WARKINI.COM, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggencarkan aksi penertiban bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menutup saluran drainase. Langkah sistematis ini diambil sebagai strategi antisipatif mencegah banjir, sekalipun wilayah Bandung saat ini masih berada dalam periode musim kemarau. Meski panas menyengat masih mendominasi, inspeksi lapangan menemukan fakta bahwa banyak saluran air vital tidak berfungsi optimal karena terhalang struktur bangunan permanen maupun semi permanen.

Saluran Tersumbat, Risiko di Tengah Kemarau

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan terkini dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) menunjukkan kondisi drainase di berbagai titik prioritas membutuhkan normalisasi segera. Penutupan saluran air dinilai sebagai ancaman serius yang dapat menghambat laju aliran air secara signifikan. Kondisi ini meningkatkan kerentanan genangan yang berpotensi berubah menjadi banjir bandang apabila hujan deras mengguyur secara tiba-tiba di tengah transisi cuaca yang tidak menentu.

“Banyak drainase kita tertutup oleh bangunan liar dan PKL yang berada di atas saluran air,” ujar Farhan dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Suara lantang Wali Kota tersebut menegaskan bahwa Pemkot tidak akan tinggal diam melihat infrastruktur pengendali air berubah fungsi menjadi lahan bisnis. Menurut data tim redaksi yang dihimpun di lapangan, beberapa titik yang menjadi perhatian serius adalah bantaran sungai dan saluran primer yang tertutup material beton serta aktivitas usaha informal yang menjamur tanpa memperhitungkan aspek ekologis.

Pendekatan Persuasif Bertahap

Menanggapi isu sensitif penertiban yang kerap memicu resistensi sosial, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak mengimplementasikan pola pembongkaran mendadak ala "bedol desa". Pemerintah daerah mengedepankan diplomasi yang berlapis melalui pendekatan persuasif. Sebelum alat berat dikerahkan untuk membuka kembali saluran yang tertutup, aparat gabungan telah menjalankan prosedur operasional standar berupa distribusi surat peringatan resmi.

"Kita tidak langsung datang dan membongkar. Sudah ada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga," tegas Farhan.

Tiga tahapan surat peringatan ini memberikan jeda waktu bagi pemilik bangunan liar serta pedagang untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Mekanisme ini merupakan wujud komitmen pemerintah agar hak-hak warga tetap dihormati, sembari menjaga ketegasan aturan tata ruang dan fungsi saluran air yang merupakan aset publik. Hingga berita ini diturunkan, tim terpadu Satpol PP dan DSDABM terus melakukan sosialisasi dan monitoring di titik-titik rawan.

Sinergi Mitigasi Berbasis Data Iklim

Langkah penataan drainase ini bukanlah aksi sporadis, melainkan tindak lanjut strategis dari rapat koordinasi intensif antara Pemkot Bandung bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif yang dibimbing oleh data saintifik. Berdasarkan analisis kekinian BMKG, probabilitas hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Bandung saat ini memang terbilang rendah, hanya berada di kisaran enam persen.

Namun demikian, Pemkot tidak mau berjudi dengan risiko. Enam persen peluang tersebut jika benar-benar terjadi dikhawatirkan memiliki magnitudo dampak yang dahsyat. Kapasitas drainase yang tersumbat akan melipatgandakan volume genangan air yang tak mampu tertampung, sehingga menciptakan banjir dadakan dengan kerugian materil dan sosial yang besar. Oleh karena itu, pembersihan sedimentasi, sampah, dan material lain yang menghambat aliran air menjadi menu wajib para petugas di lapangan.

Normalisasi drainase secara spesifik diprioritaskan pada titik-titik yang selama ini memiliki rekam jejak sebagai langganan genangan. Tujuannya agar kapasitas saluran kembali optimal menjelang puncak musim hujan. Farhan menutup pernyataannya dengan seruan agar partisipasi publik menjadi kunci implementasi mitigasi. Dukungan masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di atas saluran air, serta kedisiplinan untuk tidak membuang sampah sembarangan, diyakini mampu memperkuat ekosistem pertahanan kota dari ancaman cuaca ekstrem. Dengan sinergi antara pemerintah dan warga, risiko banjir diharapkan dapat diminimalkan secara fundamental.

Laporan kontributor Warkini.com, tim redaksi.