Warkini.com – Seorang menteri Israel mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan rencana untuk "memindahkan" warga P

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, dalam sebuah wawancara dengan Channel 7, media lokal Israel. Gamliel menjelaskan bahwa ia telah menyusun sebuah inisiatif politik yang disebutnya sebagai "migrasi sukarela dari Jalur Gaza". Rencana itu, menurutnya, telah diajukan kepada kabinet dan kini tengah memasuki tahap akhir sebelum diimplementasikan.

"Saya telah menyiapkan rencana ini dan mengajukannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap untuk diimplementasikan, dan Mossad kini telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin," ujar Gamliel yang juga merupakan anggota kabinet keamanan Israel, demikian laporan yang diterima media kami pada Rabu (1/7/2026).

Rencana "Migrasi Sukarela" Disiapkan

Meskipun rincian teknis dari rencana tersebut belum dipublikasikan secara luas, proposal "migrasi sukarela" ini menjadi kontroversi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih rapuh. Penggunaan istilah "sukarela" oleh Gamliel menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat internasional, mengingat kondisi Gaza yang masih porak-poranda akibat konflik berkepanjangan serta blokade ekonomi yang membatasi akses warga terhadap kebutuhan dasar.

Keterlibatan Mossad, yang biasanya menangani operasi intelijen di luar negeri, menandakan bahwa rencana tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi keamanan nasional Israel yang lebih luas. Belum ada konfirmasi resmi dari Mossad mengenai peran spesifik mereka, namun pernyataan Gamliel mengindikasikan bahwa koordinasi lintas lembaga telah berjalan.

Konteks dan Tanggapan

Gagasan untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza bukanlah hal baru dalam diskursus politik Israel, namun kali ini diangkat secara terbuka oleh seorang menteri dengan klaim bahwa implementasi sudah dekat. Inisiatif ini diperkirakan akan menghadapi penolakan keras dari masyarakat Palestina, negara-negara Arab, serta organisasi hak asasi manusia yang menilai langkah tersebut dapat melanggar hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa yang melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah pendudukan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Otoritas Palestina atau faksi-faksi di Gaza terkait pengumuman Gamliel. Sementara itu, sejumlah negara tetangga seperti Yordania dan Mesir diperkirakan akan memantau dengan cermat perkembangan ini, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Rencana "relokasi" ini juga muncul di tengah dinamika politik internal Israel yang tengah bergolak, di mana isu keamanan dan masa depan Gaza menjadi salah satu topik sentral dalam perdebatan publik. Langkah Gamliel ini pun dinilai sebagian kalangan sebagai upaya untuk mempertegas sikap pemerintah dalam menangani situasi di Jalur Gaza pasca-konflik.