Antropolog UI: Ketahanan Pangan Polri Bukan Intervensi, tapi Akselerasi

Warkini.com – Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia (UI), Profesor Semiarto Aji Purwanto, memberikan pandangan akademis terkait keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam isu ketahanan pangan. Penjelasannya muncul di tengah diskusi publik yang kerap mempertanyakan urgensi masuknya lembaga penegak hukum ke dalam sektor yang sebelumnya dianggap sepenuhnya privat. Dalam perbincangan yang dilansir media kami, Profesor Semiarto menegaskan bahwa langkah Polri bukanlah bentuk intervensi, melainkan strategi akselerasi yang didorong oleh kondisi khusus. Ia menjelaskan bahwa pangan pada dasarnya merupakan ranah domestik dan privat, sehingga idealnya tidak memerlukan campur tangan negara secara langsung. Namun, realitas di lapangan memaksa negara, termasuk melalui jajaran kepolisian, untuk mengambil peran lebih besar demi menjaga stabilitas dan keamanan pangan nasional.

"Dalam hal ini keamanan pangan kemudian masuk ke dalam konteks yang menjadi perhatian dari Polri. Kenapa Polri harus masuk ke isu pangan? Secara umum memang pangan ini kan satu hal yang sifatnya privat atau domestik, jadi mestinya bukan urusan negara. Tapi ada satu kondisi yang kemudian memaksa Polri dalam hal ini masuk," kata Profesor Semiarto.

Pernyataan Guru Besar Antropologi UI ini mencuat seiring dengan sejumlah program strategis Polri yang menyasar ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan produktif, pengamanan distribusi, hingga pengawasan rantai pasok. Menurut laporan yang dihimpun Warkini.com, kondisi yang dimaksud oleh akademisi senior itu mencakup ancaman krisis pangan global, fluktuasi harga bahan pokok yang tajam, dan potensi kerawanan sosial akibat kelangkaan pangan. Faktor-faktor itulah yang menciptakan situasi pengecualian sehingga Polri tidak bisa berdiam diri dan harus menjalankan fungsi akselerasi demi mencegah dampak lebih buruk. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keterlibatan Polri di sektor pangan bukan untuk mengambil alih peran petani, distributor, atau kementerian teknis, melainkan sebagai pemercepat yang menjamin ekosistem pangan beroperasi tanpa gangguan keamanan.

Dari sudut pandang antropologis, Profesor Semiarto Aji Purwanto menyoroti bahwa kehadiran Polri di ranah pangan justru mencerminkan adaptasi negara terhadap dinamika sosial yang berubah. Masyarakat modern, termasuk Indonesia, kini menghadapi kompleksitas mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik yang memengaruhi suplai pupuk dan biji-bijian, hingga praktik spekulasi pangan yang merugikan konsumen kecil. Dalam konteks ini, keamanan pangan tidak lagi semata urusan dapur rumah tangga, tetapi telah menjelma menjadi isu pertahanan negara yang membutuhkan penanganan multi-pihak. Polri dengan jaringan teritorialnya sampai ke pelosok desa dinilai memiliki kapasitas unik untuk memetakan kerawanan, mengawal program budidaya, dan memastikan bantuan pangan tepat sasaran—suatu bentuk akselerasi yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga dengan jangkauan terbatas.

Pandangan antropolog UI tersebut sekaligus meluruskan opini publik yang menganggap kehadiran Polri di sektor pangan sebagai tumpang tindih kewenangan atau bahkan intervensi berlebihan. Profesor Semiarto menjelaskan bahwa dalam studi antropologi, batas antara ruang privat dan publik memang kerap bergeser seiring waktu, terutama ketika sebuah bangsa menghadapi situasi darurat laten seperti ketidakpastian pangan. Ia mencontohkan bahwa di banyak negara maju, militer dan kepolisian justru menjadi tulang punggung distribusi logistik saat krisis, bukan semata-mata kebijakan yang bersifat represif. Karena itu, istilah akselerasi menjadi lebih tepat untuk menggambarkan peran Polri di Indonesia; korps baju cokelat bertindak sebagai katalisator yang memercepat kemandirian pangan sembari memelihara ketertiban. Warkini.com mencatat, serangkaian inisiatif pangan yang digulirkan Polri belakangan ini pun telah menunjukkan hasil awal berupa peningkatan indeks ketahanan pangan di beberapa wilayah intervensi.

Pandangan Profesor Semiarto melengkapi pemberitaan kami sebelumnya tentang komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai contoh, Menteri Dalam Negeri turut menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani-Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, yang memperlihatkan sinergi antara instansi pemerintah pusat, daerah, hingga kepolisian dalam menggerakkan sektor pertanian dan kelautan. Sinergi semacam inilah yang membuat para pakar, termasuk Profesor Semiarto, melihat peran Polri sebagai bagian dari desain besar kemandirian bangsa, bukan intrusi ke dalam urusan privat warga. Ke depan, publik diharapkan dapat menilai setiap kebijakan pangan dari hasil dan dampaknya, bukan sekadar dari sekat kelembagaan tradisional yang kini telah bergeser akibat tuntutan zaman.