ARGENTINA — Isu Disabilitas Ancam Koalisi Pemerintahan Presiden Javier Milei

Pemerintahan Presiden Javier Milei di Argentina tampaknya belum bisa bernapas lega. Di tengah ambisinya merombak perekonomian negara secara drastis, sebuah isu krusial justru menjadi batu sandungan besar: kebijakan penanganan disabilitas. Isu yang semula dianggap sekadar urusan birokrasi sosial ini kini berubah menjadi medan pertempuran politik sengit yang mengancam keutuhan koalisi pemerintah di Buenos Aires.

Rentetan Kekalahan Politik di Parlemen

Sejak tahun lalu, pihak oposisi berhasil memanfaatkan celah kelalaian pemerintah dalam merespons kondisi darurat disabilitas. Tidak tanggung-tanggung, kubu istana harus menelan pil pahit kekalahan sebanyak 7 kali pemungutan suara di Kongres. Yang lebih menyakitkan, kekalahan tersebut termasuk kegagalan pemerintah dalam mempertahankan veto presiden yang sebelumnya diajukan secara resmi oleh Milei.

Tak hanya tekanan dari ruang sidang parlemen, lembaga peradilan juga ikut turun tangan. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap akhirnya memaksa pemerintah untuk segera meregulasi status darurat disabilitas yang sempat terkatung-katung tanpa kepastian hukum.

Skandal Korupsi Mulai Menyenggol Lingkaran Utama Istana

Masalah yang dihadapi Milei kian memanas ketika isu korupsi mulai merebak di tubuh Badan Nasional Disabilitas (ANDIS). Penyelidikan hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran di lembaga tersebut kini mengarah pada figur-figur paling berpengaruh di lingkaran dalam kekuasaan.

Nama Sekretaris Jenderal Kepresidenan, Karina Milei—yang juga merupakan adik kandung sang presiden—serta tangan kanannya, Eduardo "Lule" Menem, ikut terseret dalam pusaran skandal ini. Duduk perkara ini tak pelak memberikan amunisi segar bagi pihak oposisi untuk terus menggerus kredibilitas moral pemerintah di mata publik.

Retaknya Hubungan Sekutu dan Teguran dari Gereja

Konflik penanganan disabilitas ini terbukti ampuh memecah konsensus di antara para pendukung pemerintah. Partai-partai sekutu utama seperti PRO, UCR, hingga para gubernur daerah yang biasanya berada di barisan pendukung Milei, kini justru mengambil jarak dan terang-terangan mengekspresikan kekecewaan mereka.

Isu ini juga memicu perhatian serius dari pihak otoritas keagamaan. Gereja Katolik Argentina secara terbuka melontarkan kritik menohok atas kebijakan sosial pemerintah yang dinilai kurang humanis.

"Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh dianggap sebagai barang buangan yang bisa dibuang begitu saja," tegas Uskup Agung Buenos Aires, Monseigneur Jorge García Cuerva, saat menyuarakan pembelaannya terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah ringkasan eskalasi tekanan yang dihadapi oleh pemerintahan Milei akibat krisis ini:

Bagi kubu oposisi, dinamika ini adalah momentum emas. Di saat mereka sebelumnya kesulitan menemukan narasi bersama untuk menjegal agenda ekonomi Milei, isu pemenuhan hak disabilitas berhasil menjadi perekat yang menyatukan barisan. Jika Presiden Javier Milei tidak segera meredam gejolak ini dan memulihkan kepercayaan para sekutunya, agenda reformasi besar yang ia janjikan bisa terancam berhenti di tengah jalan.