Banggar Sebut Peneliti RI Cuma Keluar Masuk Kantor: Nggak Ngapa-ngapain

Jakarta, Warkini.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, melontarkan kritik pedas terhadap produktivitas para peneliti di Indonesia. Dalam rapat kerja bersama pemerintah yang berlangsung awal pekan ini, ia menyebut banyak peneliti yang hanya sekadar keluar masuk kantor tanpa menghasilkan kontribusi berarti. “Nggak ngapa-ngapain,” sindirnya, menggambarkan kebiasaan yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan inovasi nasional yang mendesak.

Pernyataan itu dilayangkan Said di tengah sorotannya terhadap anggaran riset yang semakin tergerus. Data yang dipaparkan menunjukkan penurunan drastis dari tahun ke tahun. Semula, pos riset di Indonesia pernah menyentuh angka Rp 27 triliun, kemudian melorot ke Rp 21 triliun, lalu Rp 10 triliun, sempat bertahan di Rp 6,7 triliun, dan kini pagu definitif hanya tersisa Rp 4,7 triliun. Angka tersebut sangat kontras dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama pembangunan.

“Anggaran riset kita awalnya Rp 27 triliun, dari Rp 27 triliun turun Rp 21 triliun, dari Rp 21 triliun turun Rp 10 triliun, dari Rp 10 triliun turun Rp 6,7 triliun, hari ini pagunya Rp 4,7 triliun,” kata Said dalam rapat yang turut dipantau awak media dari Warkini.com.

Rantai Masalah: Dari Anggaran Menciut ke Inovasi Mandek

Para pengamat yang dihubungi secara terpisah menilai bahwa anjloknya dana riset bukan sekadar persoalan angka di atas kertas. Menipisnya alokasi membuat laboratorium dan pusat studi kekurangan peralatan mutakhir, proyek penelitian terhenti di tengah jalan, serta para peneliti muda kesulitan mengakses hibah kompetitif. Imbasnya, budaya “keluar masuk kantor” yang dikritik Said Abdullah bisa jadi merupakan cerminan dari minimnya stimulan—peneliti tidak memiliki cukup sumber daya untuk bertindak produktif, sehingga rutinitas administratif mengalahkan semangat eksplorasi ilmiah.

Di sisi lain, Said menekankan bahwa penurunan anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran atas stagnasi. Ia meminta agar setiap rupiah yang tersisa dimanfaatkan secara tepat sasaran dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, energi terbarukan, hingga transformasi digital. Tanpa riset yang kuat, daya saing Indonesia di kancah global akan terus tertinggal, terutama saat negara-negara tetangga justru meningkatkan belanja litbangnya secara agresif.

Seruan Perbaikan Tata Kelola

Rapat tersebut juga mengerucut pada usulan pembenahan tata kelola riset nasional. Said meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem penganggaran berbasis kinerja dan memastikan bahwa dana penelitian tidak tersedot habis untuk belanja operasional kantor yang tidak berdampak langsung. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang kecil seharusnya memacu efisiensi, bukan menjadi alasan untuk tidak berkarya.

Beberapa anggota Banggar lain turut menyuarakan kekhawatiran serupa, menilai bahwa tanpa terobosan skema pendanaan alternatif—seperti kolaborasi dengan industri atau dana abadi riset—target Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah akan semakin sulit tercapai. Mereka berharap pembahasan RAPBN berikutnya memberi ruang lebih besar bagi riset, asalkan disertai mekanisme pengawasan yang ketat agar dana tidak menguap tanpa hasil.

Menanggapi hal itu, perwakilan pemerintah yang hadir menyatakan akan membuka kembali dialog dengan kementerian teknis guna merumuskan skema prioritas riset yang lebih tajam. Namun, belum ada jaminan apakah pagu anggaran riset bisa kembali dinaikkan dalam waktu dekat, mengingat tekanan sektor lain yang juga membutuhkan dana besar. Sementara itu, para peneliti di berbagai lembaga litbang masih menanti kepastian, berharap agar makna “nggak ngapa-ngapain” tidak lagi melekat pada profesi yang seharusnya menjadi ujung tombak kemajuan bangsa.