BNPP Matangkan Indeks Pengelolaan Batas Negara demi Penguatan Perbatasan

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus mengokohkan komitmennya dalam menjamin tata kelola batas negara yang efektif dan terintegrasi. Melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP menggelar forum pembahasan Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara (IPBWN) bersama kementerian dan lembaga (K/L) terkait pada Jumat (3/7). Forum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan perbatasan berjalan terukur, terpadu, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional ke depan.

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Gutmen Nainggolan, menyampaikan paparan mendalam terkait urgensi penyusunan indeks tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan pengelolaan batas negara serta kawasan perbatasan telah menjadi fokus utama pemerintah dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang menjadi pijakan arah kebijakan pembangunan perbatasan dalam lima tahun ke depan.

Instrumen Pengukur Kebijakan Lintas Sektor

Menurut Gutmen, IPBWN dirancang bukan sekadar sebagai dokumen teknis belaka, melainkan sebagai instrumen vital untuk memastikan kebijakan lintas sektor tidak berhenti pada tataran konsep. Indeks ini diharapkan mampu mendorong aksi nyata yang konkret dan terukur dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan parameter yang jelas, BNPP dan K/L terkait dapat memantau capaian program secara berkala, mengidentifikasi hambatan, serta menyesuaikan intervensi di lapangan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Forum pembahasan ini juga menjadi wadah sinkronisasi visi dan misi antarlembaga. Peserta membahas serangkaian indikator kunci yang mencakup pengelolaan batas darat, laut, dan udara, termasuk aspek keamanan, sosial ekonomi, serta ketahanan lingkungan di wilayah perbatasan. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, BNPP berupaya menciptakan kerangka kerja yang mampu menjawab tantangan kompleks di frontier negara.

Dari sisi operasional, penetapan IPBWN diharapkan dapat memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal dalam implementasi program perbatasan. Warkini.com melaporkan, langkah konkret ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan NKRI sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di garis terdepan bangsa. Kebijakan yang terstruktur dan terukur diyakini akan menjadi benteng kokoh terhadap berbagai ancaman multidimensional, sekaligus membuka akselerasi pembangunan di kawasan perbatasan secara berkeadilan dan berkelanjutan.