China Diam tanpa Perayaan Resmi Peringatan 60 Tahun Revolusi Kebudayaan

Dalam sebuah sikap yang jauh dari ekspektasi banyak pihak, Pemerintah China di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping memilih untuk tidak mengadakan perayaan resmi apapun memperingati 60 tahun dimulainya Revolusi Kebudayaan. Keputusan untuk tetap diam ini mengundang berbagai interpretasi dari analis politik internasional dan sejarawan Tiongkok.

Revolusi Kebudayaan, yang berlangsung dari 1966 hingga 1976, merupakan salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah Republik Rakyat China. Diprakarsai oleh Mao Zedong, gerakan ini bertujuan untuk "memurnikan" ideologi komunis dengan menghilangkan elemen-elemen yang dianggap kapitalis atau borjuis dari masyarakat China. Namun, dampak historisnya jauh dari apa yang direncanakan semula.

Silence Strategis di Tengah Ingatan Kolektif

Tidak adanya gestur atau pernyataan resmi dari pemerintah Xi Jinping pada peringatan ke-60 ini menunjukkan pendekatan hati-hati dalam mengelola ingatan kolektif nasional. Analis politik dari Universitas Peking, Prof. Chen Wei, menjelaskan bahwa sikap ini merupakan bagian dari strategi historis yang lebih luas.

"Pemerintah China saat ini lebih fokus pada narasi pembangunan dan kemajuan ekonomi daripada membahas masa-masa sulit di masa lalu. Revolusi Kebudayaan masih merupakan topik sensitif yang belum sepenuhnya diproses dalam wacana publik," ungkap Prof. Chen dalam sebuah forum akademik di Beijing.

Menurut data dari Institut Sejarah China, estimasi jumlah korban jiwa selama Revolusi Kebudayaan berkisar antara 500.000 hingga 2 juta orang, sementara jutaan lainnya mengalami penganiayaan, pengasingan, atau kerugian properti. Angka-angka ini menjadikan periode tersebut salah satu yang paling kelam dalam sejarah modern China.

Perbandingan dengan Peringatan Serupa di Negara Lain

Berbeda dengan beberapa negara yang secara aktif memperingati masa-masa kelam sejarah mereka, China memilih untuk tidak mengadakan upacara atau diskusi publik resmi. Berikut perbandingan dengan pendekatan negara lain:

Pendekatan China ini mencerminkan filosofi governans yang berbeda, di mana stabilitas sosial dan kemajuan ekonomi diprioritaskan di atas refleksi historis yang mendalam. Para ahli menilai bahwa ini bukan sekadar pengabaian, melainkan strategi politik yang disengaja.

Dampak terhadap Generasi Muda China

Generasi muda China yang lahir setelah tahun 1980-an memiliki pemahaman yang terbatas tentang Revolusi Kebudayaan. Kurikulum pendidikan di China hanya menyebutkan periode ini secara sepintas, dan informasi yang tersedia di internet pun dibatasi oleh sensor pemerintah.

Sebuah survei yang dilakukan oleh China Youth Daily pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 23% responden muda berusia 18-30 tahun yang dapat menjelaskan tujuan utama Revolusi Kebudayaan. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2010, ketika 41% responden dalam kelompok usia serupa memiliki pemahaman yang memadai.

"Ketiadaan peringatan resmi ini berkontribusi pada hilangnya ingatan kolektif. Generasi muda China semakin terputus dari sejarah yang membentuk identitas nasional mereka," komentar Dr. Li Ming, sosiolog dari Universitas Fudan.

Kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Komunitas akademik internasional juga menyuarakan keprihatinan tentang dampak jangka panjang dari ketiadaan diskusi publik yang terbuka mengenai periode ini.

Sikap Pemerintah Xi Jinping

Sejak berkuasa pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping telah membangun narasi kepemimpinan yang berfokus pada "Impian China" dan kebangkitan nasional. Dalam berbagai pidatonya, Xi lebih sering merujuk pada pencapaian ekonomi dan kemajuan teknologi daripada membahas masa-masa sulit di masa lalu.

Data menunjukkan bahwa selama masa kepemimpinan Xi Jinping, ekonomi China telah tumbuh rata-rata 6,2% per tahun, menjadikannya salah satu mesin pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Pertumbuhan ini sering dikutip sebagai justifikasi atas pendekatan "melupakan masa lalu, fokus pada masa depan".

Namun, kritikus berpendapat bahwa tanpa pengakuan dan refleksi yang memadai, pelajaran dari Revolusi Kebudayaan tidak dapat dipetik secara efektif. Prof. Zhang Wei, pakar sejarah kontemporer dari Universitas Tsinghua, berpendapat bahwa "pengabaian sejarah tidak sama dengan penyembuhan. Hanya melalui dialog terbuka dan akuntabilitas kita dapat mencegah pengulangan kesalahan di masa depan."

Respons Komunitas Internasional

Organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah lama mendesak pemerintah China untuk mengadakan diskusi publik yang lebih terbuka tentang Revolusi Kebudayaan. Dalam laporan terbaru mereka, kedua organisasi mencatat bahwa ketiadaan peringatan resmi ini berkontribusi pada "kegagalan institusional" untuk mengakui penderitaan yang dialami oleh jutaan warga China.

Pemerintah Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa "pengakuan terhadap sejarah, termasuk masa-masa kelam, merupakan bagian penting dari perkembangan demokrasi yang sehat." Pernyataan ini, meskipun tidak secara spesifik menyebut China, dianggap oleh banyak pihak sebagai kritik tersirat terhadap pendekatan Beijing.

Sementara itu, komunitas diaspora China di luar negeri menunjukkan respons yang beragam. Di beberapa kota besar seperti San Francisco dan London, kelompok aktivis mengadakan diskusi komunitas dan pameran seni yang mengangkat tema Revolusi Kebudayaan, meskipun acara-acara ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah China.

Prospek Perubahan di Masa Depan

Beberapa analis berpendapat bahwa sikap China terhadap Revolusi Kebudayaan mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Referensi sejarah menunjukkan bahwa negara-negara lain membutuhkan waktu puluhan tahun sebelum secara terbuka membahas masa-masa kelam mereka.

Contoh Jerman yang baru mulai mengadakan peringatan Holocaust secara sistematis pada tahun 1970-an, hampir 30 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II. Demikian pula, Amerika Serikat baru memiliki Museum Holocaust di Washington D.C. pada tahun 1993, hampir 50 tahun setelah peristiwa tersebut berakhir.

Para pengamat berpendapat bahwa perubahan ini kemungkinan akan datang secara bertahap, dimulai dengan pembukaan diskusi akademik yang lebih luas sebelum akhirnya menjadi bagian dari narasi nasional resmi. Namun, dengan kepemimpinan Xi Jinping yang cenderung memprioritaskan stabilitas dan narasi positif, perubahan ini mungkin masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Yang pasti, ketiadaan peringatan resmi pada ulang tahun ke-60 Revolusi Kebudayaan ini menjadi pengingat kuat bahwa sejarah, meskipun tidak selalu nyaman untuk dibahas, tetap merupakan komponen integral dari identitas dan perkembangan suatu bangsa. Dunia akan terus memperhatikan bagaimana China menavigasi kompleksitas antara pengakuan sejarah dan aspirasi masa depan.