Dirut Agrinas Buka Suara Soal Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin

Kontroversi seputar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akhirnya mendapat tanggapan resmi. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, angkat bicara di tengah sorotan publik yang mempertanyakan urgensi dan transparansi proyek bernilai triliunan rupiah itu. Di balik layar, program ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional yang melibatkan rantai dingin dan penyimpanan hasil panen, namun angka 1,8 juta kipas bersama puluhan ribu unit cold storage menjadi pertanyaan besar: mampukah koperasi desa menyerapnya tepat guna?

Klaim Efisiensi dan Kesejahteraan Desa

Dalam pernyataan resminya, Joao Angelo menegaskan bahwa pengadaan kipas angin bukanlah pemborosan, melainkan komponen penting dalam sistem pendinginan sederhana (evaporative cooling) yang akan ditempatkan di gudang-gudang penyimpanan hasil bumi milik koperasi desa. Ia menyebut proyek ini terintegrasi dengan distribusi 32 ribu unit cold storage berkapasitas kecil hingga menengah. Dari total 80 ribu desa penerima program, 1,8 juta kipas angin dirancang untuk menjaga suhu dan kelembapan optimal komoditas seperti cabai, bawang merah, dan sayuran daun yang rentan membusuk. "Kami memahami skeptisisme publik, tetapi ini bukan sekadar kipas biasa. Alat ini bagian dari ekosistem penyimpanan yang akan memangkas susut pascapanen hingga 20 persen di tingkat desa," ujarnya.

Struktur Pendanaan dan Kemitraan

Sumber pendanaan program Kopdes Merah Putih disebut berasal dari skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster dan penyertaan modal negara melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). PT Agrinas bertindak sebagai integrator pengadaan yang menggandeng produsen elektronik dalam negeri. Estimasi biaya total pengadaan kipas mencapai Rp 9,9 triliun dengan harga satuan sekitar Rp 5,5 juta per unit—mencakup instalasi, panel surya, dan perawatan 2 tahun. Angka ini langsung menjadi sasaran kritik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta audit menyeluruh sebelum pencairan dana tahap berikutnya.

"Kami sudah serahkan seluruh dokumen teknis dan harga perolehan. Alat ini bukan barang curah murah, melainkan kipas industri tahan korosi dengan motor DC brushless dan sensor IoT. Tujuannya agar data suhu bisa dipantau pusat secara real-time," tegas Joao Angelo.

Analisis: Antara Data dan Persepsi Publik

Di media sosial, tagar #KipasAnginAjaib sempat trending setelah seorang anggota DPR mengunggah foto lereng bukit berisi tumpukan kardus kipas di salah satu gudang transit Jawa Tengah. Warkini.com menelusuri kontrak pengadaan dan menemukan bahwa pengiriman dilakukan bertahap seiring kesiapan gedung penyimpanan. Pada fase pertama, baru 12 persen dari total pesanan yang terdistribusi, sementara sisanya dijadwalkan hingga 2027. "Persepsi bahwa barang menumpuk karena minimnya kesiapan infrastruktur memang benar, tapi itu bagian dari perencanaan produksi. Kami tidak mungkin mengirim semua sekaligus," tambahnya.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Retno Wulandari, menyoroti risiko moral hazard. "Ketika negara menggulirkan program masif dengan kendali terpusat, koperasi desa sering jadi penonton. Perlu ada pelatihan dan pendampingan teknis agar kipas tidak berujung jadi besi tua," katanya dalam diskusi virtual. Kekhawatiran ini beralasan mengingat catatan proyek serupa di masa lalu yang gagal karena lemahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Roadmap dan Jaminan Keberlanjutan

Untuk memastikan program tepat sasaran, PT Agrinas mengklaim telah merekrut 5.300 tenaga penyuluh lapangan yang akan mendampingi koperasi desa dalam pengoperasian, perawatan, hingga pencatatan stok dan suhu. Selain itu, dibentuk tim monitoring berbasis aplikasi yang akan memberi peringatan dini jika terjadi penyimpangan fungsi alat. Dari total 1,8 juta unit, sebanyak 300 ribu unit diprioritaskan untuk desa penghasil hortikultura di ketinggian kurang dari 700 meter di atas permukaan laut yang paling signifikan mengalami fluktuasi suhu. Skema bagi hasil juga disiapkan agar koperasi dapat membayar cicilan alat dari selisih harga jual yang lebih stabil.

Publik kini menanti realisasi lapangan. Transparansi data pengadaan dan hasil panen akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kredibilitas program ini. Sementara itu, Joao Angelo menutup dengan optimisme: "Kipas adalah simbol kecil dari lompatan besar tata kelola pangan desa. Beri kami waktu dua musim panen untuk membuktikan."