DPR Desak Anggaran 2027 untuk Atasi Perlintasan Sebidang

Desakan agar pemerintah mengambil langkah konkret dalam menuntaskan persoalan klasik perlintasan sebidang kembali mengemuka. Kali ini, sorotan tajam datang dari anggota parlemen yang melihat masalah ini bukan sekadar gangguan lalu lintas, melainkan ancaman serius bagi keselamatan publik. Titik-titik pertemuan antara jalan raya dan rel kereta api yang tak dilengkapi palang pintu maupun jembatan layang masih tersebar di banyak wilayah, dan sudah terlalu sering merenggut korban jiwa. Karena itu, muncul dorongan kuat agar anggaran negara tahun depan benar-benar memprioritaskan pembangunan infrastruktur vital ini.

Dorongan dari Senayan: Momentum APBN 2027

Suara lantang itu datang dari Hamka B Kady, yang menjabat sebagai anggota Badan Anggaran sekaligus Komisi V DPR RI. Dengan posisinya yang strategis di dua alat kelengkapan dewan itu, ia memiliki perspektif tajam soal kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur. Menurutnya, siklus perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 adalah momentum yang tak boleh disia-siakan untuk menggenjot penyelesaian perlintasan sebidang. Ia menekankan, tanpa alokasi dana yang memadai, angka kecelakaan di titik rawan ini akan terus menjadi catatan kelam transportasi nasional. Desakan ini bukan tanpa alasan; setiap tahun, laporan insiden di perlintasan tanpa palang pintu selalu muncul, menewaskan pengendara motor, pejalan kaki, hingga penumpang kendaraan umum.

Kompleksitas di Balik Perlintasan Tanpa Palang

Problem perlintasan sebidang tidak sesederhana memasang palang pintu. Ibarat benang kusut, penyelesaiannya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga operator kereta api. Banyak titik yang status tanahnya masih abu-abu atau berada di area padat penduduk, sehingga pembangunan jembatan layang (flyover) atau underpass membutuhkan biaya besar dan proses pembebasan lahan yang rumit. Inilah mengapa dukungan anggaran dari APBN menjadi kunci utama. Jika hanya mengandalkan dana daerah, progresnya akan sangat lambat. Suntikan dana nasional bisa menjadi katalis yang mempercepat realisasi proyek, terutama di titik-titik yang sudah masuk dalam daftar prioritas nasional. Perlu ada skema kolaborasi yang jelas antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah agar setiap rupiah yang dialokasikan tepat sasaran dan tidak terseret birokrasi berlarut-larut.

Keselamatan Publik di Atas Segalanya

Lebih dari sekadar memperlancar arus kendaraan, fokus utama dari desakan ini adalah menyelamatkan nyawa. Setiap perlintasan tanpa pengaman adalah potensi petaka yang menunggu waktu. Data kecelakaan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa titik-titik tanpa palang pintu dan tanpa penjaga menjadi penyumbang terbesar insiden tragis. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan agar pengendara berhati-hati; solusi permanen berupa infrastruktur fisik sudah sangat mendesak. Dengan adanya alokasi khusus di APBN 2027, diharapkan tidak ada lagi cerita viral di media sosial tentang kendaraan yang tersambar kereta api karena palang pintu rusak atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Anggota dewan tersebut menegaskan, prioritas anggaran harus mencerminkan keberpihakan pada keselamatan rakyat. Jika program-program kurang mendesak bisa dengan mudah mendapat dana besar, maka proyek yang langsung menyentuh hak hidup warga negara sudah seharusnya mendapat tempat utama dalam pembahasan anggaran. Pembangunan ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah menjadi kebutuhan hukum dan kemanusiaan yang mendesak untuk direalisasikan.

Baca juga:

• Gong Yoo Gelar Fan Meeting Jakarta dalam Tur Asia 2026
• Jejak Kelam Junko Furuta Kembali Mengguncang Ruang Digital