DPR Desak APBN 2027 Prioritaskan Penuntasan Perlintasan Sebidang

Desakan keras kini datang dari Senayan agar persoalan klasik perlintasan sebidang nggak lagi menjadi kisah horror tahunan tanpa solusi. Titik rawan kecelakaan antara jalur kereta dan jalan raya ini kembali disorot dengan urgensi tinggi, meminta pemerintah untuk tidak lagi setengah hati dalam menyediakan anggaran.

Stop Jadi Rutinitas, Harus Ada Terobosan Anggaran

Keberadaan perlintasan sebidang memang sudah menjadi pemandangan yang akrab di banyak daerah, namun statusnya sebagai langganan kecelakaan dan simpul kemacetan membuat publik semakin gerah. Alih-alih hanya menjadi catatan rutin dalam daftar masalah infrastruktur, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa tahun depan harus menjadi titik balik. Pemerintah diminta untuk mulai memetakan kembali prioritas belanja negara agar penanganan titik-titik rawan ini bisa digarap secara masif lewat skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2027). Selama ini, banyak rencana pembangunan flyover atau underpass yang tersendat hanya karena persoalan duit. Padahal, setiap hari nyawa pengguna jalan jadi taruhannya.

Tekanan dari Banggar dan Komisi V

Suara kencang itu dilontarkan oleh Hamka B Kady, sosok yang kini duduk di dua posisi strategis di parlemen: Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi V DPR RI. Kombinasi portofolio ini memberinya sudut pandang tajam terkait ketersediaan dana sekaligus kebutuhan teknis di lapangan. Ia mendorong agar alokasi pengerjaan perlintasan sebidang tidak lagi dicicil secara mini, melainkan langsung dijegal dengan pendanaan yang signifikan. Fokusnya jelas, bagaimana caranya agar persimpangan liar antara rel dan aspal bisa segera dipisahkan secara permanen. Logikanya simpel, semakin lama proyek ini ditunda, semakin tinggi biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh warga.

Dorongan ini bukan tanpa dasar. Menyambung rel dengan jalan raya tanpa palang pintu yang ketat atau infrastruktur layang adalah resep dari stagnasi mobilitas warga. Saat kereta melintas, kendaraan otomatis terhenti, produktivitas terganggu, belum lagi risiko fatalitas apabila terjadi insiden. Dalam konteks perencanaan anggaran negara, penyelesaian masalah ini seharusnya dipandang sebagai investasi keselamatan, bukan sekadar beban biaya.

Manuver Anggaran untuk Solusi Permanen

Strategi yang diusulkan adalah memanfaatkan kekuatan APBN 2027 sebagai senjata utama untuk mengeksekusi proyek-proyek yang selama ini hanya wacana. Harapannya, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan refocusing di tengah jalan yang sifatnya tambal sulam. Dengan suntikan dana yang pasti sejak awal tahun anggaran, pembangunan underpass dan flyover bisa dipastikan berjalan di berbagai daerah secara paralel. Prioritas utama tentu menyasar titik-titik di Pulau Jawa yang memiliki intensitas perjalanan kereta tinggi, namun perlintasan di Sumatera dan daerah lain dengan volume kereta aktif juga tidak boleh diabaikan begitu saja.

Pola pikir ini sekaligus menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sudah saatnya koordinasi lintas kementerian berjalan mulus, tidak lagi terjebak ego sektoral yang membuat pembangunan infrastruktur mandek. Kolaborasi erat antara pemilik kewenangan jalur kereta api dan otoritas jalan nasional harus terwujud dalam cetak biru yang solid. Jika dorongan politik dari DPR ini terealisasi, bukan tidak mungkin pada akhir 2027 mendatang, masyarakat bisa merasakan perjalanan yang jauh lebih aman tanpa was-was melintasi rel kereta api yang tidak terjaga. Publik kini menanti, apakah permintaan ini akan berbuah manis atau kembali hanya menjadi berita ramai sesaat di gedung parlemen.