DPR Desak Pemerintah Cerahkan Masyarakat soal Isu Negatif Pindar

Jakarta — Industri pinjaman daring, atau yang akrab disebut pindar, kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Di tengah maraknya isu negatif yang beredar, mulai dari praktik penagihan agresif hingga kasus penyalahgunaan data, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa masyarakat harus dicerahkan, bukan dibiarkan larut dalam ketakutan. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap industri pindar yang legal dan terdaftar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun di tengah perhelatan Fintech Lending Days (FLD) 2026, ajang tahunan yang mempertemukan pelaku industri fintech lending dengan regulator dan pemangku kepentingan. Menurutnya, isu negatif yang berkembang kerap menyamakan semua perusahaan pinjaman daring dengan rentenir digital, padahal terdapat perbedaan tegas antara pindar legal yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pinjol ilegal yang tidak memiliki izin.

Isu Negatif dan Urgensi Literasi Keuangan

Banyaknya isu negatif soal pindar dinilai tidak terlepas dari rendahnya literasi keuangan digital masyarakat. Banyak peminjam yang tidak memahami bunga, tenor, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran sebelum mengakses layanan. Kurangnya pemahaman inilah yang kemudian dimanfaatkan entitas ilegal, sehingga citra industri pindar yang sehat ikut tercoreng. Misbakhun menilai, perbaikan harus dimulai dari edukasi yang masif dan berkelanjutan.

"Masyarakat harus dicerahkan, jangan sampai informasi yang keliru membuat mereka menolak seluruh layanan fintech lending yang justru membantu inklusi keuangan. Pemerintah wajib hadir memberikan pemahaman yang benar," ujar Mukhamad Misbakhun.

Peran Pindar bagi Ekonomi dan UMKM

Di balik sederet isu negatif, industri pindar memiliki peran strategis dalam perekonomian. Fintech lending menjadi salah satu kanal pembiayaan yang paling mudah diakses pelaku UMKM, terutama mereka yang tidak memiliki riwayat kredit formal di perbankan. Proses pengajuan yang cepat, tanpa jaminan, dan berbasis teknologi membuat pindar menjadi penopang roda usaha kecil di berbagai daerah. Dukungan terhadap industri ini berarti dukungan terhadap jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

• Fintech lending memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
• Proses digital membuat pengajuan pinjaman lebih cepat dan murah.
• Pindar legal wajib terdaftar dan diawasi OJK.
• Edukasi masyarakat menjadi kunci memilah layanan legal dan ilegal.

DPR Minta Pemerintah Hadir Lebih Kuat

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah tidak setengah hati dalam mendukung industri ini. Dukungan tersebut bisa berwujud kebijakan yang berpihak, penguatan pengawasan, hingga program literasi keuangan yang menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Dengan ekosistem yang sehat, industri pindar diyakini mampu tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Pakar keuangan digital menilai, sinergi antara regulator, pelaku industri, dan pemerintah adalah syarat mutlak agar fintech lending berjalan seimbang antara pertumbuhan dan perlindungan konsumen.

Harapan untuk Masa Depan Pindar

Ke depan, Misbakhun berharap isu negatif tidak lagi mendominasi pemberitaan tentang pindar. Sebaliknya, narasi yang perlu dibangun adalah bagaimana industri ini membantu inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, DPR, dan pelaku industri harus bersama-sama mencerahkan masyarakat, sehingga layanan pindar yang legal dapat dimanfaatkan secara bijak dan aman. Edukasi, pengawasan, dan dukungan kebijakan adalah tiga pilar yang akan menentukan masa depan industri pinjaman daring di Indonesia.