DPRD DKI Minta Pemprov Perbanyak Mikrotrans hingga ke Perkampungan

Layanan transportasi umum di ibu kota terus didorong agar semakin inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara resmi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah armada serta rute Mikrotrans atau Jaklingko. Langkah ini dinilai sangat krusial guna menjangkau kawasan perkampungan padat penduduk dan gang sempit yang selama ini sulit diakses oleh bus TransJakarta berukuran besar.

Konektivitas antarmoda dinilai belum sepenuhnya merata jika layanan pengumpan (feeder) belum menyentuh permukiman warga secara langsung. Oleh karena itu, penguatan armada Mikrotrans menjadi solusi paling rasional dan ramah kantong bagi mobilitas harian warga Jakarta.

Tahapan Penyerapan Aspirasi dan Evaluasi Transportasi

Dorongan perluasan jaringan angkutan lingkungan ini melewati serangkaian evaluasi lapangan dan penyerapan aspirasi masyarakat:

1. Tahap Pemetaan Kebutuhan Warga: Anggota legislatif menerima laporan mengenai tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan warga perkampungan hanya untuk mencapai halte bus utama atau stasiun kereta terdekat.
2. Tahap Pembahasan Bersama Dishub DKI: Komisi terkait di DPRD DKI Jakarta mengajukan telaah teknis kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) untuk memetakan trayek baru berbasis kawasan padat.
3. Tahap Perumusan Anggaran Perluasan: Usulan penambahan kuota armada Mikrotrans dimasukkan ke dalam prioritas peningkatan subsidi transportasi publik (PSO).

"Mikrotrans ini ujung tombak integrasi transportasi Jakarta. Kalau kita ingin masyarakat benar-benar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, armadanya harus hadir langsung di depan pintu rumah mereka, terutama di gang-gang perkampungan padat," ujar perwakilan pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Urgensi Pemerataan Rute Mikrotrans di Wilayah Padat

Kawasan perkampungan di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur kerap kali memiliki akses jalan yang sempit namun dihuni oleh ribuan warga berkomuter aktif. Tanpa adanya Mikrotrans, warga terpaksa menggunakan sepeda motor pribadi atau memanfaatkan ojek pangkalan dengan biaya ekstra. Dengan tarif Mikrotrans yang terintegrasi Rp0 (nol rupiah) melalui kartu Jaklingko, beban ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah dapat terpangkas secara signifikan.

Berikut adalah sejumlah poin penting yang menjadi fokus desakan DPRD DKI Jakarta terkait optimalisasi armada Mikrotrans:

• Perluasan Trayek Blank Spot: Membuka rute-rute baru di kawasan yang belum tersentuh transportasi umum massal.
• Peningkatan Kualitas dan Keamanan Armada: Memastikan seluruh unit Mikrotrans dilengkapi dengan pendingin udara (AC), kamera CCTV pengawas, dan sistem pembayaran digital yang andal.
• Pemberdayaan Operator Angkot Reguler: Mempercepat proses konversi dan peremajaan angkutan kota (angkot) konvensional untuk bergabung ke dalam ekosistem Jaklingko.
• Penetapan Interval Waktu (Headway): Mengatur kepastian waktu tunggu kendaraan agar warga tidak menunggu terlalu lama di titik pemberhentian.

Dengan integrasi Mikrotrans yang kian masif hingga ke pelosok perkampungan, target peningkatan penggunaan transportasi publik di Jakarta diharapkan dapat terealisasi lebih cepat sekaligus menekan angka kemacetan dan polusi udara di ibu kota.