Filipina — Pemerintah Targetkan Pangkas Emisi 75 Persen Lewat Dokumen NDC

Kalau saja ada aturan di mana pemerintah Filipina mendapatkan uang satu juta rupiah setiap kali seseorang menyebut bahwa negara tersebut adalah salah satu wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia, mungkin masalah utang negara itu sudah rampung sejak lama. Kalimat sindiran tersebut rasanya tidak berlebihan. Dampak krisis iklim kini bukan lagi sekadar bahasan seminar atau prediksi ilmiah di atas kertas, melainkan kenyataan pahit yang saban hari menghantam kehidupan masyarakat di Asia Tenggara.

Lihat saja apa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Mulai dari gelombang panas ekstrem yang memanggang permukiman hingga banjir rob yang merendam jalanan kota, Filipina terus diuji oleh cuaca ekstrem yang makin tidak menentu. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Manila atau pulau-pulau sekitarnya, tetapi juga menjadi cerminan dari apa yang dialami negara tetangga seperti Indonesia, Nepal, bahkan hingga Benua Antartika. Pertanyaan besarnya adalah: sejauh mana strategi konkret pemerintah dalam menanggulangi bencana iklim ini sembari tetap mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan?

Komitmen Baru di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Jawaban atas pertanyaan besar tersebut mulai terkuak pada 8 September lalu. Pemerintah Filipina secara resmi mempublikasikan dokumen pembaharuan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Dokumen ini menjadi ikrar dan peta jalan resmi Filipina kepada dunia internasional di bawah komitmen Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk dekade mendatang.

Dalam dokumen NDC terbaru ini, Filipina menetapkan target yang terbilang ambisius: menekan polusi iklim hingga 75% pada rentang tahun 2025 hingga 2035. Angka pengurangan emisi ini diukur berdasarkan perbandingan terhadap skenario skema bisnis seperti biasa atau business-as-usual (BAU).

"Dampak krisis iklim tidak akan berhenti menggerogoti ekonomi dan masyarakat kita hanya karena kita memilih duduk manis menunggu negara-negara maju memenuhi kewajiban mereka," ungkap analisis kebijakan iklim setempat.

Bedah Target: Antara Aksi Mandiri dan Ketergantungan Luar Negeri

Meskipun angka 75% terdengar sangat meyakinkan, struktur di balik komitmen tersebut menunjukkan tantangan yang tidak mudah. Dari total target tersebut, hanya 7% yang berstatus unconditional alias target tanpa syarat. Artinya, bagian 7% ini akan dieksekusi secara mandiri oleh pemerintah Filipina menggunakan sumber daya dalam negeri, tanpa bergantung pada bantuan asing.

Langkah mandiri ini mencakup penerapan efisiensi dan konservasi energi di berbagai sektor, serta pemanfaatan solusi berbasis alam (nature-based solutions) seperti program reboisasi kawasan hutan yang rusak. Sementara itu, porsi raksasa sisanya, yakni sebesar 68%, tergolong sebagai target conditional (bersyarat). Filipina baru bisa memenuhi target besar ini apabila negara-negara maju menggelontorkan dana bantuan iklim, transfer teknologi ramah lingkungan, serta dukungan kapasitas secara berkelanjutan.

Tantangan Nyata: Jangan Cuma Menunggu Janji Negara Maju

Secara historis dan moral, wajar jika negara berkembang seperti Filipina menuntut tanggung jawab negara-negara maju. Bagaimanapun, negara industri kaya memegang andil historis terbesar dalam emisi karbon global yang memicu pemanasan global saat ini. Namun, mengandalkan sepenuhnya nasib bangsa pada komitmen finansial global adalah langkah yang berisiko tinggi.

Banyak pengamat menilai dokumen NDC Filipina kali ini sebagai langkah maju yang penting, tetapi masih belum lengkap. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada bantuan internasional untuk porsi 68% dapat menjadi celah kegagalan jika janji pendanaan iklim global kembali tersendat atau tidak tepat waktu.

Oleh karena itu, dorongan agar pemerintah Filipina memperbesar porsi aksi mandiri terus menguat. Penanganan krisis iklim tidak bisa ditunda hanya untuk menunggu realisasi janji keuangan dari belahan dunia barat. Aksi nyata di tingkat domestik—mulai dari transisi energi bersih hingga perlindungan masyarakat pesisir—harus segera diprioritaskan demi melindungi jutaan warga yang setiap hari berhadapan langsung dengan ancaman cuaca ekstrem.