GAPKI Minta Perusahaan Sawit Perketat Patroli Cegah Karhutla

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) secara resmi mengeluarkan instruksi kepada seluruh perusahaan anggotanya di berbagai daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah antisipatif ini diambil mengingat potensi kenaikan suhu dan cuaca kering yang dapat memicu titik api di kawasan perkebunan dan area sekitarnya.

Peningkatan kewaspadaan ini bukan sekadar imbauan administratif, melainkan langkah krusial untuk memastikan operasional perkebunan tetap berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak kabut asap yang merugikan lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Peningkatan Patroli Rutin dan Pemeriksaan Sarpras

Dalam arahan terbarunya, GAPKI menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan melalui deteksi dini dan kesiapan infrastruktur pemadaman. Seluruh anggota diminta untuk memastikan seluruh perangkat penunjang pencegahan kebakaran berada dalam kondisi prima.

"Pencegahan selalu jauh lebih efektif dan bernilai dibanding upaya pemadaman setelah api membesar. Karena itu, kesiapan sarana, prasarana, serta kedisiplinan tim patroli lapangan menjadi kunci utama perlindungan area konsesi," tegas perwakilan GAPKI dalam keterangannya di Jakarta.

Adapun rangkaian langkah operasional yang diwajibkan kepada perusahaan anggota mencakup beberapa tahapan strategis:

1. Pemantauan Titik Panas (Hotspot): Memanfaatkan sistem pemantauan satelit dan radar cuaca secara real-time guna mendeteksi anomali suhu sebelum berubah menjadi kobaran api.
2. Optimalisasi Patroli Darat dan Udara: Mengintensifkan regu patroli rutin di area rawan, perbatasan kebun, serta lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kering.
3. Pengecekan Sarana dan Prasarana (Sarpras): Memastikan kesiapan menara pantau, pompa air portabel, selang pemadam, embung, dan sekat kanal terisi air dengan volume memadai.
4. Kesiagaan Regu Pemadam Kebakaran (RPK): Melatih ulang personel pemadam internal agar tanggap bergerak dalam hitungan menit saat menerima laporan insiden.

Kolaborasi dengan Masyarakat dan Aparat Setempat

GAPKI juga menggarisbawahi bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial di dalam batas konsesi saja. Perusahaan didorong untuk memperkuat kolaborasi bersama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah daerah, TNI, Polri, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Edukasi terhadap warga sekitar kawasan kebun turut menjadi prioritas utama. Pendekatan persuasif dilakukan untuk menghentikan kebiasaan pembukaan lahan dengan cara membakar (zero burning), yang selama ini kerap menjadi pemicu utama merambatnya api ke area luas.

• Penyediaan bantuan sarana pemadaman bagi desa-desa di sekitar konsesi perkebunan.
• Sosialisasi intensif mengenai bahaya hukum dan dampak kesehatan akibat pembakaran lahan secara ilegal.
• Pembangunan sistem komunikasi darurat berbasis radio dan aplikasi perpesanan antar-pos pantau desa dan perusahaan.

Komitmen terhadap Prinsip Berkelanjutan

Melalui langkah mitigasi terstruktur ini, industri kelapa sawit nasional berupaya mempertahankan komitmen terhadap sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan standar internasional. Kesiapsiagaan penuh diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana lingkungan sekaligus menjaga stabilitas rantai pasok minyak sawit Indonesia di pasar global.