BKSPTIS Soroti Dampak Favoritisme yang Kian Menyudutkan Perguruan Tinggi Swasta

Kesenjangan perhatian pemerintah terhadap institusi pendidikan negeri dan swasta kembali menuai sorotan tajam. Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) secara terbuka menyuarakan keprihatinannya atas arah kebijakan pendidikan nasional yang dinilai masih memelihara favoritisme sistemik, sehingga membuat posisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) semakin terpinggirkan.

Ketua Umum BKSPTIS, Fathul Wahid, menegaskan bahwa perlakuan tidak seimbang ini bukan sekadar persoalan persaingan antar-kampus, melainkan ancaman nyata bagi ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Menurutnya, diskriminasi perlakuan kini bahkan telah menjalar hingga ke jenjang pendidikan menengah atas seperti SMA dan SMK.

Duduk Perkara: Ekspansi Kuota Negeri Memukul PTS

Permasalahan utama bermula dari pembukaan kuota penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terus meluas tanpa batas kendali yang proporsional. Kondisi ini secara otomatis menyedot calon mahasiswa potensial yang semestinya terdistribusi merata ke PTS.

1. Ledakan Jalur Mandiri: Pembukaan berbagai jalur seleksi mandiri PTN hingga gelombang akhir menguras basis pendaftar kampus swasta.
2. Alokasi Anggaran Timpang: Bantuan operasional, riset, dan hibah sarana prasarana dinilai masih terkonsentrasi secara dominan pada institusi pelat merah.
3. Beban Akreditasi Seragam: Standar akreditasi dan regulasi administratif diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan disparitas modal awal antara negeri dan swasta.

"PTS selama ini telah membuktikan kontribusi historisnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ketika daya tampung negara masih sangat terbatas. Sangat disayangkan jika regulasi saat ini justru menempatkan PTS dalam posisi yang kian terjepit," tegas Fathul Wahid.

Dampak Sistemik Menjalar ke SMA dan SMK

Fathul Wahid menambahkan, pola favoritisme ini memperlihatkan tren linier yang dimulai sejak bangku sekolah menengah. Kebijakan zonasi dan penambahan rombongan belajar di sekolah negeri kerap mematikan sekolah-sekolah swasta di daerah. Rantai persoalan ini berlanjut hingga jenjang perguruan tinggi, menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat bahwa institusi swasta selalu menjadi pilihan kelas dua.

Dampak langsung dari fenomena ini meliputi penurunan drastis jumlah mahasiswa baru di sejumlah PTS daerah, ancaman penutupan program studi non-favorit, hingga penurunan kesejahteraan tenaga pendidik dan dosen swasta.

Desakan Reformasi Kebijakan dan Kolaborasi Sehat

Menanggapi situasi yang semakin kritis ini, BKSPTIS mendorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera melakukan penataan ulang regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Beberapa poin krusial yang didesakkan antara lain:

• Pembatasan Kuota PTN: Menetapkan pagu daya tampung PTN secara ketat agar tidak memonopoli pasar calon mahasiswa.
• Pemerataan Fasilitas Beasiswa: Memperluas kuota KIP Kuliah dan beasiswa afirmasi langsung ke mahasiswa PTS berprestasi.
• Kemitraan Strategis: Membangun kolaborasi riset dan pendanaan silang antara PTN besar dengan PTS yang sedang berkembang.

Tanpa keberpihakan regulasi yang konkret, keberlanjutan PTS di Indonesia diprediksi akan menghadapi gelombang krisis yang berujung pada penurunan mutu akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas.