Ibu Hamil Tewas Kena Peluru OPM, Komnas Perempuan Minta Pengusutan Independen

Warkini.com, Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak agar kasus tewasnya seorang ibu hamil berinisial MD di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diusut tuntas dan transparan. Korban meninggal dunia setelah terkena peluru nyasar pada Senin (6/6/2026). Peristiwa ini mengundang keprihatinan mendalam karena menyangkut hak hidup dan perlindungan perempuan di tengah situasi keamanan yang rawan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, insiden terjadi saat kontak senjata antara aparat TNI dan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pihak TNI mengungkapkan bahwa tembakan berasal dari arah kelompok OPM, sehingga peluru mengenai rumah warga dan menewaskan korban yang tengah mengandung. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong.

Desakan Pengusutan Independen

Komnas Perempuan memandang tragedi ini sebagai dugaan pelanggaran serius terhadap hak perempuan atas hidup, rasa aman, dan kesehatan. Karena itu, lembaga tersebut meminta pengusutan dilakukan secara independen, imparsial, menyeluruh, dan terbuka.

"Peristiwa ini merupakan dugaan pelanggaran serius terhadap hak perempuan atas hidup, rasa aman, dan kesehatan. Komnas Perempuan menegaskan kewajiban negara untuk menjamin penyelidikan yang independen, imparsial, menyeluruh, dan transparan guna mengungkap fakta, memastikan akuntabilitas dan pemulihan bagi keluarga korban, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum," ujar Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, negara harus hadir memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, di wilayah konflik. Komnas Perempuan pun mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pihak mana pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.

Korban MD dikenal sebagai warga biasa yang tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata. Kematiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat setempat. Selain itu, insiden ini semakin menyoroti dampak konflik berkepanjangan di Papua terhadap kelompok rentan.

Hingga berita ini diturunkan, Komnas Perempuan masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan proses penyelidikan berjalan sesuai harapan. Masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia pun terus memantau perkembangan kasus ini.