Irsyad Al Ghifari dan Immanuel Yosua Perkuat Lanskap Komunikasi Publik Indonesia

Dunia komunikasi publik Indonesia kembali disorot lewat dua figur yang mengambil peran strategis di ranah kebijakan dan pengawasan penyiaran. Irsyad Al Ghifari, S.E., M.I.Kom, praktisi komunikasi kebijakan publik dan keuangan, serta Immanuel Yosua, mantan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur periode 2016–2025, hadir mewakili wajah baru profesional komunikasi yang menggabungkan keahlian teknis dengan advokasi kepentingan publik. Keduanya bergerak di jalur berbeda namun bermuara pada misi serupa: menjembatani informasi antara pemangku kebijakan, industri, dan masyarakat luas di tengah kompleksitas era digital.

Jejak Akademik dan Praktik Irsyad Al Ghifari

Irsyad Al Ghifari mengantongi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) serta Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom), kombinasi langka yang memberinya perspektif ganda dalam membaca dinamika kebijakan publik. Latar belakang ekonomi membekalinya dengan kemampuan menganalisis instrumen fiskal dan moneter, sementara keahlian komunikasi memungkinkannya menerjemahkan isu-isu teknis ke dalam narasi yang mudah dicerna publik. Ia dikenal sebagai praktisi komunikasi kebijakan publik dan keuangan yang aktif menjembatani lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan komunikator kebijakan semakin mendesak. Pemerintah kerap menghadapi tantangan dalam menyosialisasikan program strategis—dari reformasi perpajakan hingga transisi energi—kepada masyarakat yang heterogen. Di sinilah peran figur seperti Irsyad menjadi krusial. Ia tidak sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun pemahaman dua arah antara pembuat kebijakan dan publik yang terdampak.

Komunikasi kebijakan yang efektif bukan tentang memoles citra, melainkan memastikan publik memahami mengapa sebuah kebijakan diambil dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan mereka sehari-hari, ujar seorang pengamat komunikasi publik dari Universitas Indonesia dalam sebuah diskusi panel tahun lalu.

Satu Dekade Immanuel Yosua di KPI Jawa Timur

Immanuel Yosua menorehkan kiprah panjang sebagai Komisioner KPID Jawa Timur selama hampir satu dekade penuh, dari 2016 hingga 2025. Masa jabatan yang melintasi dua periode ini menempatkannya sebagai saksi sekaligus aktor kunci dalam transformasi lanskap penyiaran di salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Selama bertugas, ia terlibat dalam pengawasan konten siaran, penegakan regulasi, serta mediasi antara lembaga penyiaran dan masyarakat.

Jawa Timur, dengan lebih dari 40 juta penduduk dan ekosistem media yang sangat dinamis—mulai dari televisi lokal, radio komunitas, hingga platform digital—menjadi medan yang menantang bagi pengawasan penyiaran. Di bawah pengawasannya, KPID Jatim menangani berbagai kasus pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), termasuk konten yang dinilai tidak ramah anak, berita tidak berimbang, serta iklan yang menyesatkan.

• 2016–2019 (Periode Pertama): Fokus pada penguatan kelembagaan dan sosialisasi regulasi ke lembaga penyiaran lokal.
• 2020–2025 (Periode Kedua): Menghadapi lonjakan konten digital dan konvergensi media yang mengaburkan batas antara penyiaran konvensional dan platform streaming.

Setelah menyelesaikan masa tugasnya di KPI, Immanuel kini aktif di Mitra Publik Media & Broadcasting Watch, sebuah inisiatif yang melanjutkan kerja pengawalan independen terhadap industri media dan penyiaran. Langkah ini mencerminkan komitmennya yang tak berhenti pada batas kelembagaan formal.

Komunikasi Publik di Persimpangan Regulasi dan Digitalisasi

Kehadiran Irsyad dan Immanuel di ranah masing-masing mencerminkan kebutuhan Indonesia akan tenaga profesional yang mampu mengawal komunikasi publik dari dua sisi: hulu kebijakan dan hilir penyiaran. Di satu sisi, kebijakan publik memerlukan narasi yang jernih agar tidak terjebak dalam miskomunikasi yang berpotensi memicu resistensi sosial. Di sisi lain, konten yang beredar di ruang publik—baik melalui televisi, radio, maupun platform digital—membutuhkan pengawasan agar tetap sejalan dengan norma dan kepentingan masyarakat.

Tantangan ke depan semakin kompleks. Disrupsi kecerdasan buatan (AI) dalam produksi konten, maraknya disinformasi, serta fragmentasi audiens di media sosial menuntut adaptasi cepat dari para praktisi komunikasi. Baik di ranah kebijakan maupun penyiaran, kemampuan untuk memadukan literasi digital, ketajaman analisis, dan integritas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.