Jakarta – Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja yang kian mencemaskan sektor industri segera menjadi perhatian se

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa rapat koordinasi tersebut akan digelar pada Jumat mendatang. Forum pertemuan ini dirancang untuk mempertemukan perwakilan pengusaha, elemen pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Langkah ini dinilai krusial di tengah ketidakpastian ekonomi yang mendorong sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja secara massal. “Kami dalam waktu dekat, Insyaallah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder. Termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu,” ujar Dasco kepada awak media di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa (23/6/2026). Pernyataan tersebut menegaskan komitmen legislatif untuk tidak tinggal diam melihat potensi krisis sosial akibat hilangnya mata pencaharian pekerja. Dasco menyoroti pentingnya sinergi antara Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang telah dibentuk pemerintah dengan mekanisme pengawasan serta intervensi kebijakan di tingkat parlemen. Tujuan utamanya adalah mencari solusi konkret agar roda industri tetap berputar tanpa harus mengorbankan nasib buruh secara sepihak.

Audiensi Darurat dengan Pertamina

Sebelum menggelar rapat koordinasi besar pada Jumat, agenda politikus partai Gerindra itu sudah terisi penuh. Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, Dasco dijadwalkan bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu (24/6/2026) besok. Pertemuan empat mata ini memiliki urgensi tinggi karena menyangkut ancaman PHK terhadap 55 ribu buruh di kawasan industri Bekasi. Gelombang PHK massal tersebut dilaporkan merupakan imbas langsung dari kebijakan kenaikan harga gas. Lonjakan tarif energi ini dikeluhkan telah menggerus margin keuntungan industri manufaktur, khususnya sektor padat karya yang sangat bergantung pada kestabilan biaya operasional. Para pelaku usaha di Bekasi disebut-sebut mulai menghitung ulang kemampuan finansial mereka untuk mempertahankan jumlah tenaga kerja yang ada.

“Pertemuan dengan Dirut Pertamina besok adalah langkah awal. Kita harus selamatkan puluhan ribu kepala keluarga ini dari imbas kenaikan harga gas,” demikian pernyataan tegas yang disampaikan dalam kesempatan tersebut.

Data ancaman kehilangan 55 ribu lapangan kerja di wilayah Bekasi menjadi pukulan telak bagi target pemulihan ekonomi nasional. Sebagai salah satu lumbung industri terbesar di tanah air, Bekasi menopang hajat hidup jutaan warga. Angka PHK sebesar itu bukan sekadar statistik ketenagakerjaan, melainkan gambaran nyata potensi peningkatan kemiskinan dan gejolak sosial jika tidak segera diantisipasi. Rapat koordinasi yang akan berlangsung pada hari Jumat nanti diharapkan mampu merumuskan peta jalan mitigasi yang komprehensif. Sejumlah opsi diperkirakan akan mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari peninjauan kembali skema harga gas industri, pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang menahan laju PHK, hingga optimalisasi program jaring pengaman sosial dari pemerintah. DPR melalui pernyataan Dasco menunjukkan sikap proaktif untuk menjembatani kepentingan dunia usaha dan buruh. Mereka tidak ingin polemik ini berlarut-larut hingga jatuh korban lebih banyak. Mekanisme pengawasan terhadap Satgas Mitigasi PHK pun dipastikan akan diperketat agar distribusi bantuan dan solusi kebijakan dapat langsung menyentuh perusahaan serta pekerja yang paling terdampak. Publik kini menanti hasil konkret dari sederet pertemuan strategis tersebut. Nasib 55 ribu buruh di Bekasi dan potensi meluasnya gelombang PHK di wilayah lain akan sangat bergantung pada kesepakatan yang tercipta antara DPR, Pertamina, serta jajaran kementerian terkait dalam beberapa hari ke depan. Laporan lengkap mengenai perkembangan negosiasi ini akan terus dipantau oleh tim redaksi Warkini.com.