Jakarta — Serikat Karyawan Bank Jakarta Ajukan Empat Rekomendasi Tata Kelola

Ketika Karyawan Mulai Bicara Tata Kelola

Sejak isu dugaan penyelewengan kredit macet di salah satu cabang Bank Jakarta mencuat pada awal tahun, kepercayaan publik terhadap bank berkode emiten BJTM itu sempat goyah. Sahamnya terkoreksi cukup dalam, dan beberapa nasabah korporasi menunda kerja sama pembiayaan. Di saat itulah para anggota SKBJ sadar bahwa perbaikan tata kelola bukan hanya urusan direksi dan komisaris, melainkan juga tanggung jawab seluruh insan perusahaan. Mereka tidak ingin lembaga tempat ribuan keluarga bergantung hidupnya terus diterpa badai akibat lemahnya pengawasan.

"Kami mencintai bank ini. Kami sudah puluhan tahun mengabdi. Jadi kami tidak bisa diam ketika melihat potensi risiko yang bisa merugikan seluruh pihak, mulai dari nasabah, karyawan, hingga pemegang saham daerah," ujar Ketua Umum SKBJ, Dian Prasetyo, dengan suara yang bergetar menahan emosi.

Empat Pilar Perubahan yang Ditawarkan

Dalam dokumen setebal 42 halaman yang diterima Warkini.com, SKBJ memaparkan empat rekomendasi utama yang dirancang untuk menutup celah tata kelola sekaligus mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan strategis. Keempatnya saling terhubung seperti rantai yang tak boleh putus. Berikut rincian lengkapnya:

1. Transparansi Laporan Keuangan dan Pengadaan

Rekomendasi pertama menyasar penguatan transparansi. Serikat meminta direksi menerbitkan laporan keuangan triwulanan yang lebih rinci, termasuk rincian beban operasional dan daftar vendor pengadaan di atas Rp500 juta. Selama ini, akses informasi tersebut dianggap terbatas hanya untuk kalangan komisaris dan direksi. Karyawan di level manajerial pun kerap kesulitan memperoleh data komparatif untuk menilai kewajaran anggaran. Padahal transparansi adalah fondasi pertama GCG. Tanpanya, celah penyalahgunaan wewenang bisa terbuka lebar. "Kami ingin semua mata bisa mengawasi, bukan hanya segelintir orang," tegas Dian.

2. Akuntabilitas Dewan Direksi dan Komisaris

Butir kedua menuntut penerapan mekanisme evaluasi kinerja berbasis indikator kuantitatif yang dipublikasikan setiap tahun. SKBJ mengusulkan agar dewan direksi dikenakan Key Performance Indicators (KPI) yang mencakup tidak hanya aspek profitabilitas, namun juga rasio kredit bermasalah (NPL), kepuasan nasabah, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi OJK. Jika target tidak tercapai, maka akan ada penyesuaian remunerasi. Gagasan ini mencuat setelah insiden tahun lalu ketika direktur utama tetap menerima bonus penuh meskipun laba bersih turun 17% dan terjadi peningkatan NPL.

3. Partisipasi Aktif Karyawan dalam Pengambilan Keputusan

Rekomendasi ketiga adalah pembentukan Dewan Perwakilan Karyawan yang memiliki hak suara dalam rapat-rapat strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan, insentif, dan program pensiun. Ini merupakan langkah progresif yang jarang ditemukan di bank BUMD. SKBJ berkeyakinan bahwa keterlibatan karyawan secara formal akan meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) dan meminimalkan konflik industrial. "Kami tidak ingin hanya menjadi robot yang menjalankan perintah. Kami adalah aset hidup bank ini," bunyi salah satu poin rekomendasi tersebut. Dengan model ini, karyawan bisa turut mengawasi keputusan direksi yang dinilai berisiko tanpa harus takut diintimidasi, karena posisinya terlindungi oleh struktur resmi.

4. Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko yang Lebih Kuat

Rekomendasi keempat memfokuskan pada penguatan fungsi audit internal dan unit manajemen risiko. SKBJ mengusulkan agar Divisi Audit Internal (DAI) Bank Jakarta diberi kewenangan penuh melaporkan temuan langsung kepada Dewan Komisaris tanpa harus melalui direksi terlebih dulu. Selama ini, alur pelaporan yang bertingkat kerap membuat temuan kritis tersaring atau terhambat. Selain itu, serikat mendorong penerapan sistem whistleblowing yang menjamin kerahasiaan pelapor dan memberikan perlindungan hukum, termasuk pendampingan advokat bagi karyawan yang melaporkan dugaan pelanggaran.

"Ini bukan hanya tentang angka dan prosedur. Ini tentang menyelamatkan masa depan ribuan karyawan yang setiap hari bekerja dengan jujur. Kami ingin Bank Jakarta kembali menjadi kebanggaan, bukan sumber kegelisahan," kata Dian, mengakhiri pidatonya di depan anggota serikat yang hadir.

Respon Manajemen dan Harapan ke Depan

Pihak manajemen Bank Jakarta, melalui Sekretaris Perusahaan, menyatakan tengah mempelajari dokumen tersebut dan akan mendiskusikannya dalam rapat direksi pekan depan. Namun atmosfer di kantor pusat masih diwarnai ketegangan. Sejumlah pejabat senior enggan berkomentar, sementara beberapa pengamat perbankan menilai bahwa rekomendasi SKBJ cukup realistis dan sejalan dengan prinsip GCG yang didorong oleh regulator. Jika diterapkan, Bank Jakarta berpotensi menjadi model tata kelola partisipatif di kalangan BUMD perbankan. Kini, bola panas ada di tangan direksi dan pemegang saham. Akankah suara karyawan benar-benar didengar? Atau sekadar menjadi hiasan rapat yang akan tenggelam oleh rutinitas? Empat rekomendasi itu kini menanti jawaban nyata, bukan sekadar janji.