Kapolda Riau Tindak Tegas Korporasi Perusak Lingkungan, Perbaikan Jalan Berlanjut

Riau sedang bergeliat dengan dua komitmen nyata dari pemimpin daerahnya. Di satu sisi, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan mendapat sorotan tajam. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan di Pekanbaru dipastikan tidak hanya berhenti di satu titik. Dua isu strategis ini menjadi napas baru bagi harapan masyarakat Riau akan keadilan ekologis dan kenyamanan mobilitas.

Kapolda Riau: Tindak Tegas Korporasi Perusak Lingkungan

Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Herry Heryawan, menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi korporasi yang terbukti merusak kawasan sempadan sungai melalui aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal. Dalam pernyataan tegasnya, ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan sawit di area terlarang telah mengancam keberlanjutan ekosistem sungai dan kehidupan masyarakat sekitar.

“Kami tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum pidana terhadap perusahaan yang melanggar, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Irjen Herry Heryawan.

Penindakan ini bukan tanpa dasar. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, setidaknya 12 perusahaan besar dan menengah telah beroperasi di kawasan sempadan sungai tanpa izin yang sah. Modus yang kerap terjadi adalah pengaburan batas lahan dan pembakaran lahan untuk mempercepat penanaman sawit.

Kapolda menambahkan bahwa penyidikannya akan melibatkan tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Riau, Bareskrim Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup. “Kami sudah mengantongi bukti-bukti kuat, termasuk citra satelit dan laporan masyarakat adat yang lahannya tergusur,” pungkasnya. Langkah ini menjadi angin segar bagi aktivis lingkungan yang selama bertahun-tahun mendesak penegakan hukum terhadap korporasi besar yang dianggap kebal hukum.

Pemko Pekanbaru Jamin Perbaikan Jalan Berlanjut

Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, Agung Nugroho, memastikan bahwa program perbaikan jalan tidak akan terhenti setelah pengerjaan overlay di Jalan Rindang, Kecamatan Bukit Raya. Keputusan ini diambil setelah melihat tingginya animo masyarakat dan dampak positif peningkatan akses warga terhadap pusat pelayanan publik dan ekonomi.

“Jalan Rindang hanyalah permulaan. Kami sudah memetakan 15 ruas jalan prioritas yang akan segera diperbaiki secara bertahap,” ujar Agung Nugroho saat meninjau lokasi.

Ia merinci, kriteria jalan yang masuk daftar prioritas meliputi: tingkat kerusakan parah (berdasarkan indeks kondisi jalan), volume lalu lintas tinggi, dan kawasan yang menjadi jalur distribusi bahan pangan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 42 miliar dari APBD Perubahan 2025 dan dialokasikan untuk pengaspalan ulang, perbaikan drainase, serta pemasangan lampu penerangan jalan.

Masyarakat menyambut baik rencana ini. Seorang warga Bukit Raya, Ratna (45), mengungkapkan “Sebelumnya, untuk menempuh 2 kilometer saja bisa memakan waktu 30 menit karena jalan berlubang. Sekarang sudah mulus, dan kami berharap jalur lain segera menyusul.”

Pemko juga membuka pos pengaduan via aplikasi “Pekanbaru Terang” agar warga dapat melaporkan kerusakan jalan secara real-time. Dengan skema ini, transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci percepatan perbaikan.

Sinergi Penegakan Hukum dan Pembangunan

Kedua langkah ini—penegakan hukum lingkungan dan pembangunan infrastruktur—sejatinya saling terhubung. Ketika lingkungan lestari, risiko bencana seperti banjir yang memutus akses jalan pun menurun. Sebaliknya, akses jalan yang baik memudahkan pengawasan dan patroli lingkungan. Hal ini menciptakan siklus positif yang mampu mendongkrak kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Riau, Dr. Ahmad Fauzi, menilai “Sinergi antara Polda Riau dan Pemko Pekanbaru bisa menjadi model bagi daerah lain. Penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan sekaligus pembangunan infrastruktur yang inklusif adalah dua sisi mata uang pembangunan berkelanjutan.”

Dengan komitmen ini, masyarakat Riau berharap perubahan tidak bersifat tambal sulam atau hanya pada momen-momen tertentu. Dua pemimpin daerah ini—Irjen Herry Heryawan dan Agung Nugroho—telah memberi sinyal kuat bahwa Riau siap melangkah maju, menyeimbangkan antara kelestarian alam dan kebutuhan pembangunan.

Ke depan, semua mata akan tertuju pada eksekusi lapangan: apakah korporasi besar benar-benar dijerat pidana, dan apakah 15 ruas jalan yang dijanjikan rampung tepat waktu. Warga hanya ingin bukti, bukan sekadar komitmen di atas kertas.

[SOCIAL_TWEET]: Kapolda Riau tak main-main! Korporasi perusak lingkungan akan ditindak tegas, sementara Pemko Pekanbaru lanjutkan perbaikan 15 ruas jalan. Warga Riau pantau bukti, bukan janji. #RiauMaju #LingkunganHidup[SOCIAL_TG]: 🚔 Penindakan tegas perusak lingkungan! Kapolda Riau siap pidana korporasi sawit ilegal. 🛣️ Kabar gembira! 15 ruas jalan di Pekanbaru segera diperbaiki, bukan cuma Jalan Rindang. Riau bergerak, bukti nyata di lapangan ditunggu. Baca lengkap di Warkini.com.