Ke Kepala Daerah, Mensos Jelaskan Sekolah Rakyat-Ajak Mutakhirkan Data

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus diawali dengan kejujuran. Ia menyoroti masih adanya jutaan anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Senin (29/6/2026).

Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima kunjungan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal. Dalam pertemuan itu, ia membeberkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sekitar empat juta anak usia sekolah di Indonesia masih tergolong Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, di mana kita harus jujur. Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima Warkini.com.

Mensos menekankan perlunya pemutakhiran data sebagai langkah awal yang krusial. Data yang valid akan memudahkan penyaluran program ini kepada kelompok sasaran yang tepat. Ia mengajak para kepala daerah untuk aktif melakukan verifikasi di wilayah masing-masing agar tidak ada anak yang terlewat dari intervensi pendidikan ini.

Ajakan Mutakhirkan Data

Dalam audiensi itu, Gus Ipul secara khusus mengajak para pemimpin daerah untuk bersama-sama memutakhirkan data anak tidak sekolah. Menurutnya, tanpa basis data yang akurat, intervensi melalui Sekolah Rakyat akan sulit tepat sasaran dan berpotensi tumpang tindih dengan program lain.

“Kami berharap para kepala daerah bisa membantu melakukan pemutakhiran data, sehingga program Sekolah Rakyat bisa berjalan efektif dan menjangkau anak-anak yang benar-benar membutuhkan,” katanya kepada Warkini.com.

Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Kementerian Sosial berencana menjadikan program ini sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak ATS ditargetkan dapat kembali belajar, baik melalui jalur formal, nonformal, maupun pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Para kepala daerah yang hadir menyambut baik inisiatif ini. Mereka berkomitmen untuk menyelaraskan data daerah dengan data nasional, sehingga penanganan ATS dapat lebih terintegrasi. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, misalnya, menyatakan siap mendukung penuh program ini dengan melakukan pendataan ulang di tingkat desa.

“Kami akan segera memerintahkan jajaran untuk memverifikasi data di lapangan. Prinsip kejujuran seperti yang disampaikan Pak Menteri menjadi landasan kami dalam bekerja,” ujarnya.

Dengan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan jutaan anak putus sekolah dapat segera tertangani dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan layak. Pemutakhiran data saat ini menjadi prioritas agar Sekolah Rakyat benar-benar bisa menjawab kebutuhan di akar rumput.