Kemendagri Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Papua

JAYAPURA — Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan perbaikan tata kelola dana otonomi khusus (otsus) Papua sebagai prioritas kerja utama demi memastikan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat benar-benar terwujud. Langkah tegas ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kunjungannya ke Jayapura, menandai babak baru pengelolaan dana yang selama ini menjadi sorotan publik.

Dana otsus Papua bukanlah angka kecil. Sejak pertama kali digulirkan pada 2002, alokasi tahunan yang mencapai lebih dari Rp 8 triliun setiap tahunnya, bahkan dalam beberapa tahun terakhir menyentuh Rp 10 triliun per tahun, seharusnya menjadi motor percepatan pembangunan di Tanah Papua. Namun, masalah tata kelola yang tidak optimal seringkali menghambat realisasi manfaatnya ke tingkat akar rumput.

Fokus Kemendagri: Benahi dari Hulu ke Hilir

Dalam pernyataannya yang dikutip di Jayapura, Wamendagri Ribka Haluk menekankan bahwa perbaikan tata kelola akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi penyimpangan yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen negara.

“Kami tidak hanya bicara regulasi. Kami akan bertindak. Dana otsus harus tepat sasaran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan rakyat Papua. Perbaikan tata kelola adalah kunci agar rupiah yang digelontorkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di pedalaman sekalipun,” tegas Ribka dengan nada optimistis namun serius.

Tantangan yang Menggunung

Data dari berbagai lembaga pemeriksa, termasuk temuan BPK RI, menunjukkan bahwa tata kelola dana otsus Papua masih diwarnai sejumlah persoalan klasik. Mulai dari lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya kapasitas pengelola keuangan daerah, hingga belum optimalnya pengawasan oleh legislatif. Di lapangan, tak jarang proyek pembangunan yang didanai otsus mangkrak karena perencanaan yang tidak realistis atau tumpang tindih kewenangan.

Salah satu contoh nyata adalah masih banyaknya kampung di wilayah pegunungan tengah yang belum menikmati akses listrik dan air bersih, padahal dana otsus untuk infrastruktur dasar terus mengalir. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat: ke mana sebenarnya uang itu?

Langkah Strategis yang Siap Dijalankan

Untuk menjawab tantangan itu, Kemendagri menyiapkan beberapa langkah strategis:

• Penguatan Sistem e-Planning dan e-Budgeting: Integrasi perencanaan berbasis teknologi untuk menghindari usulan titipan dan memastikan usulan pembangunan berasal dari musyawarah kampung.
• Pendampingan Intensif dari Pusat: Tim fasilitator keuangan daerah akan dikerahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur pengelola di tingkat provinsi dan kabupaten.
• Evaluasi Berkala dengan Indikator Outcome: Tidak hanya mengukur serapan anggaran, tetapi juga dampak pada penurunan angka kemiskinan, stunting, dan peningkatan IPM.
• Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum: Membuka ruang bagi KPK dan kejaksaan untuk mengawasi sedari dini, agar potensi penyimpangan bisa dicegah.

Dampak Langsung pada Kesejahteraan

Jika tata kelola berhasil dibenahi, multiplier effect yang diharap sangat besar. Dana otsus dapat digunakan untuk beasiswa penuh bagi ribuan pelajar Papua ke luar negeri, peningkatan fasilitas rumah sakit daerah menjadi setara kelas internasional, hingga pembangunan jalan trans-papua yang menghubungkan wilayah terisolir. Ribka menambahkan, “Kita tidak boleh lagi mendengar ada dokter yang harus berjalan kaki 6 jam untuk mencapai puskesmas. Dana otsus harus menjawab itu.”

Harapan dari Tanah Papua

Warga dan pemangku adat di Jayapura menyambut positif gebrakan ini. Mereka berharap perbaikan tata kelola tidak hanya menjadi pernyataan politis, tetapi diikuti dengan aksi nyata. “Kami ingin dana otsus menjadi berkat, bukan beban sejarah yang penuh catatan merah,” ujar salah satu tokoh pemuda adat yang enggan disebutkan namanya.

Langkah Kemendagri ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat serius menata kembali pondasi desentralisasi asimetris yang telah berjalan dua dekade. Sukses atau tidaknya, akan sangat bergantung pada sejauh mana komitmen semua pihak—dari Sabang sampai Merauke, terutama di bumi Cenderawasih—untuk mengawal setiap rupiah yang dialokasikan demi masa depan Papua yang lebih cerah.