Ketua BPK Wanti-wanti Kelola APBN Lebih Cermat Saat Belanja Negara Meningkat

Warkini.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan peringatan serius terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tren peningkatan belanja negara. Dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang digelar pada Selasa (30/6/2026), Ketua BPK Isma Yatun menekankan pentingnya kecermatan tinggi dalam mengelola keuangan negara, seiring dengan makin ketatnya ruang fiskal yang tersedia.

Pernyataan itu disampaikan saat Isma memaparkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025. Laporan tersebut menjadi cerminan realisasi penggunaan anggaran sepanjang tahun lalu, sekaligus dasar untuk perbaikan tata kelola di tahun-tahun mendatang.

Sorotan Utama dari LKPP 2025

Dalam pemaparannya, Isma menyebut bahwa kebutuhan belanja negara terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Di satu sisi, ruang fiskal—yang mencerminkan kapasitas pemerintah dalam membiayai pengeluaran tanpa menimbulkan risiko fiskal berlebih—justru semakin menyempit. Kondisi ini, menurutnya, memaksa seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan manajemen anggaran yang jauh lebih cermat dan akuntabel.

"Kebutuhan belanja negara terus meningkat di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Situasi ini menuntut kita untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang jauh lebih tinggi," ujar Isma di Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

BPK menyoroti sejumlah komponen belanja yang menjadi pemicu utama kenaikan, antara lain belanja pegawai, subsidi energi, serta pembayaran bunga utang yang membengkak. Meski pendapatan negara juga tumbuh, peningkatan tersebut belum sebanding dengan laju pengeluaran, sehingga defisit tetap menjadi perhatian utama.

Desakan Perbaikan Tata Kelola

Media kami mencatat, dalam LKPP 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesekian kalinya. Meski demikian, lembaga pemeriksa itu menekankan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa catatan. Sejumlah temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditindaklanjuti secara serius oleh kementerian/lembaga terkait.

Isma mengingatkan bahwa pengelolaan APBN yang cermat tidak hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas program dan kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan manfaat maksimal, terutama di sektor prioritas seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Kami mendorong pemerintah untuk memperkuat perencanaan berbasis kinerja dan memperketat pemantauan realisasi anggaran. Jangan sampai kenaikan belanja justru hanya memperlebar jurang ketimpangan atau menambah beban fiskal tanpa hasil yang terukur,” lanjutnya di hadapan anggota dewan.

Sidang paripurna tersebut menjadi momen penting bagi legislatif dan eksekutif untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tekanan fiskal ke depan. Dengan asumsi makro yang penuh ketidakpastian global, BPK menekankan bahwa kehati-hatian dalam menyusun dan mengeksekusi APBN bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Laporan ini akan menjadi dasar bagi DPR dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berikutnya. Seluruh rekomendasi BPK diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar penggunaan uang negara semakin transparan dan bertanggung jawab.