Ketua DPRD Jabar Tegaskan Wacana Nama Provinsi Sunda Baru Pembahasan

Bandung - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Buky Wibawa, memberikan klarifikasi penting terkait viralnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada persetujuan resmi dari lembaga legislatif daerah tersebut untuk mengganti nama provinsi. Menurut Buky, kesalahpahaman publik yang meluas terjadi karena banyak pihak yang menangkap kesan bahwa DPRD telah menyetujui pergantian nama, padahal yang disepakati baru sebatas persetujuan untuk membahas usulan itu lebih lanjut.

"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'Oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," ujar Buky Wibawa dalam keterangan yang dilansir laporan media kami, Senin (6/7/2026).

Pernyataan ini menjadi penting karena wacana perubahan nama provinsi tersebut telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Berbagai kalangan, mulai dari akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, hingga warganet di media sosial, turut memberikan pandangan mereka. Namun, Buky menekankan bahwa proses yang sedang berjalan masih sangat awal. Ia bahkan mengaku secara pribadi belum mendalami naskah akademik yang telah disusun oleh tim pengusul sebagai dasar kajian perubahan nama tersebut.

"Ini masih tahap awal. Saya sendiri belum membaca naskah akademiknya secara utuh. Jadi, wajar jika publik menunggu sampai ada pembahasan yang lebih komprehensif. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa DPRD sudah bulat mendukung penggantian nama," imbuhnya.

Lebih lanjut, Buky menjelaskan bahwa mekanisme di DPRD memiliki tahapan yang panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan. Sebuah usulan harus melalui proses kajian di tingkat komisi, konsultasi publik, hingga pembahasan di rapat paripurna. Persetujuan untuk membahas, menurutnya, hanyalah langkah prosedural untuk membuka ruang diskusi, bukan berarti langsung mengabulkan usulan tersebut. "Kalau setuju membahas, artinya kita memberi kesempatan kepada pengusul untuk mempresentasikan idenya. Setelah itu, akan ada kajian mendalam, baru nanti diputuskan diterima atau ditolak," terangnya.

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda sendiri bukanlah isu baru. Beberapa kali wacana serupa muncul ke permukaan, seringkali dikaitkan dengan keinginan untuk memperkuat identitas kultural masyarakat serta menegaskan akar historis kebudayaan Sunda. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang implikasi administratif dan dampak psikologis bagi warga yang berasal dari beragam latar belakang etnis yang tinggal di Jawa Barat.

Salah satu titik kritis yang menjadi perhatian adalah konsekuensi birokrasi dan anggaran yang sangat besar jika perubahan nama ini benar-benar terjadi. Seluruh dokumen resmi pemerintahan, papan nama, lambang daerah, serta berbagai akta dan identitas kependudukan harus disesuaikan. Selain itu, aspek historis dan kebanggan lokal atas nama "Jawa Barat" yang telah dikenal secara luas selama puluhan tahun juga menjadi pertimbangan.

Menanggapi pro dan kontra yang ada, Buky berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak terburu-buru melakukan polarisasi. Ia mengajak masyarakat untuk mengikuti proses pembahasan dengan saksama dan memberikan masukan yang konstruktif. "Mari kita jadikan ini sebagai wadah diskusi yang sehat. DPRD tentu akan mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan," ucapnya.

Saat ini, naskah akademik yang diajukan oleh tim pengusul masih akan melalui proses verifikasi dan pembahasan di tingkat internal DPRD. Belum ada jadwal pasti kapan pembahasan resmi akan digelar dalam rapat. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah termakan isu atau klaim yang menyatakan bahwa DPRD telah menyetujui pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, karena faktanya masih sangat jauh dari keputusan final.