Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mematangkan kesiapan desa dalam menangani persoalan lingkungan hidup dari hulu. Melalui agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar di Kantor Camat Banjarangkan pada Rabu (16/9/2026), Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya menegaskan pentingnya konsistensi seluruh perangkat desa dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber.
Langkah penegasan ini bukan sekadar imbauan lisan belaka. Pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan finansial terukur guna memastikan sarana dan prasarana di tingkat akar rumput benar-benar beroperasi secara mandiri dan berkesinambungan.
Kronologi Pelaksanaan Monev di Kecamatan Banjarangkan
Rangkaian agenda evaluasi di wilayah Banjarangkan berlangsung secara terstruktur dengan melihat langsung kondisi faktual di lapangan sebelum menggelar rapat koordinasi terpadu:
- Kunjungan Sampel Lapangan: Tim monev Pemerintah Kabupaten Klungkung terlebih dahulu turun langsung meninjau implementasi program di dua desa percontohan, yakni Desa Tusan dan Desa Nyanglan.
- Pemeriksaan Tata Kelola Sampah: Di Desa Tusan, tim memverifikasi keberlanjutan program Gerakan Indonesia ASRI yang telah berjalan intensif sejak Agustus 2026, mencakup pemilahan sampah organik dan anorganik serta kerja bakti gotong royong warga.
- Rapat Pleno Koordinasi: Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya memimpin langsung evaluasi menyeluruh bersama jajaran perangkat desa di Aula Kantor Camat Banjarangkan untuk membahas capaian data dan kendala teknis.
Dukungan BKK Rp8,4 Miliar untuk 42 Desa Pengelola TPST
Penguatan ekosistem kebersihan desa di Klungkung mendapatkan sokongan anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Pemerintah daerah secara resmi mengucurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp200 juta per desa.
Bantuan tersebut disalurkan secara khusus kepada 42 desa pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh penjuru kabupaten, sehingga total suntikan anggaran mencapai Rp8,4 miliar. Alokasi dana ini diarahkan untuk revitalisasi operasional TPST, pengadaan sarana pemilahan, dan edukasi masif agar warga memilah sampah langsung dari rumah tangga.
"Kami meminta pemerintah desa tidak mengendurkan semangat untuk terus mengoptimalkan pemilahan sampah dari sumber. Kunci utamanya ada pada peningkatan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat di tingkat rumah tangga," tegas Wabup Tjok Surya.
Evaluasi Menyeluruh Empat Bidang Pemerintahan Desa
Selain menaruh perhatian besar pada tata kelola lingkungan hidup, agenda monev ini membedah empat pilar utama penyelenggaraan administrasi desa, antara lain:
- Penyelenggaraan Pemerintahan: Penertiban administrasi, ketepatan laporan realisasi, dan transparansi tata kelola anggaran desa.
- Pelaksanaan Pembangunan: Ketepatan waktu penyelesaian proyek fisik desa serta asas manfaatnya bagi masyarakat lokal.
- Pembinaan Kemasyarakatan: Penguatan kerukunan warga, pelestarian adat, dan keamanan lingkungan.
- Pemberdayaan Masyarakat: Program peningkatan kapasitas ekonomi warga, termasuk optimalisasi kader kebersihan desa.
Wabup Tjok Surya menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja perangkat desa di Banjarangkan yang secara umum mencatatkan data positif. Kendati demikian, ia mengingatkan agar seluruh kelengkapan dokumen administratif terus dirapikan demi menjamin akuntabilitas serta efektivitas realisasi program di masa mendatang.
Comments (0)