Komisi V DPR Bentuk Panja Usut Rentetan Kecelakaan Kapal Laut

Kerap terjadinya insiden kecelakaan di wilayah perairan Indonesia akhirnya memantik reaksi keras dari parlemen. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Transportasi Laut demi mengusut tuntas akar masalah serta membenahi sistem keselamatan pelayaran nasional secara menyeluruh.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan terhadap sektor perhubungan laut yang dinilai masih menyimpan banyak celah keselamatan. Tingginya frekuensi musibah kapal tenggelam, terbakar, hingga tabrakan di berbagai jalur penyeberangan dinilai sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tegas.

"Kami di Komisi V sepakat untuk segera membentuk Panja Transportasi Laut. Langkah ini penting guna mengevaluasi secara total tata kelola keselamatan pelayaran, standar kelaiklautan kapal, hingga sistem pengawasan oleh pihak regulator," ujar Lasarus dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kronologi dan Urutan Langkah Pembentukan Panja Transportasi Laut

Pembentukan Panja ini tidak terlepas dari rangkaian evaluasi panjang yang menyoroti rapuhnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan. Komisi V DPR RI merancang beberapa tahapan kerja penting dalam waktu dekat:

1. Inventarisasi Data Kecelakaan: Menghimpun seluruh catatan investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait insiden laut dalam tiga tahun terakhir untuk memetakan pola penyebab utama kecelakaan.
2. Pemanggilan Regulator dan Operator: Menjadwalkan rapat dengar pendapat intensif bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Basarnas, BMKG, serta asosiasi operator pelayaran komersial.
3. Inspeksi Lapangan (Uji Petik): Melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pelabuhan penyeberangan padat penumpang guna mengecek kelayakan armada, kepatuhan manifes, dan kesiapan alat keselamatan darurat.
4. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan: Merumuskan paket rekomendasi mengikat serta usulan revisi regulasi guna memperketat sanksi bagi operator atau otoritas yang abai terhadap keselamatan penumpang.

Fokus Evaluasi: Dari Manifes Siluman Hingga Sertifikasi Kapal

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat bergantung pada moda transportasi laut sebagai urat nadi logistik dan mobilitas masyarakat. Namun, Komisi V DPR RI menyoroti sejumlah masalah klasik yang kerap menjadi pemicu malapetaka di laut, antara lain:

• Ketidaksesuaian Manifes Penumpang: Praktik tiket gelap dan kelebihan muatan (overloading) yang masih sering ditemukan pada kapal penyeberangan antar-pulau.
• Pengawasan Kelaiklautan yang Lemah: Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh syahbandar yang terkadang tidak diiringi dengan inspeksi fisik yang ketat terhadap kondisi mesin dan lambung kapal.
• Minimnya Kesiapan Alat Keselamatan: Ketersediaan sekoci, pelampung, dan rakit penolong yang sering kali tidak sebanding dengan kapasitas riil penumpang di atas kapal.
• Abai terhadap Peringatan Cuaca Ekstrem: Keberanian operator memaksakan pelayaran di tengah gelombang tinggi meski BMKG telah merilis peringatan dini.

Melalui pembentukan Panja ini, DPR berharap ada pembenahan struktural di tubuh Kementerian Perhubungan. Penegakan hukum tanpa kompromi harus diberlakukan agar peristiwa tragis di laut tidak terus berulang dan menelan korban jiwa sia-sia di masa mendatang.