KPK Tahan Bupati Sukoharjo, Polda Metro Paparkan Barang Bukti Uang

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih, Jakarta. Penahanan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur yang merugikan keuangan negara hingga Rp45 miliar. Bersamaan dengan itu, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers untuk memamerkan barang bukti uang tunai senilai Rp23 miliar yang diduga terkait dengan aliran dana korupsi tersebut.

Kronologi Penangkapan: Dari Pemeriksaan hingga Rompi Oranye

Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi (11/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Ia dipanggil sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti cukup terkait skandal mark-up anggaran pada tiga proyek strategis di Kabupaten Sukoharjo, yaitu pembangunan Pasar Modern Sukoharjo, revitalisasi stadion, dan pengadaan sistem air bersih. Setelah lebih dari delapan jam dicecar pertanyaan, Etik keluar dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

"Kami menahan Ibu Etik Suryani untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Pomdam Jaya. Penahanan ini guna memperlancar proses penyidikan serta mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujar Juru Bicara KPK dalam konferensi pers terpisah.

Langkah cepat KPK ini didasari kekhawatiran akan potensi obstruction of justice. Sebelumnya, dalam penggeledahan di rumah dinas dan kantor Bupati, tim penyidik menemukan dokumen proyek yang diduga telah dimanipulasi, termasuk adjustment letter dari kontraktor pemenang tender.

Polda Metro Jaya Pamerkan Tumpukan Uang Bukti

Hampir di waktu yang sama, Polda Metro Jaya mengadakan jumpa pers di ruang Divisi Humas. Petugas merapikan dan menata tumpukan uang pecahan Rp100.000, Rp50.000, serta dolar Singapura yang seluruhnya bernilai Rp23 miliar. Kapolda Metro Jaya menjelaskan, uang tersebut disita dari dua lokasi berbeda: sebuah safe house di kawasan Pondok Indah dan apartemen milik kerabat dekat Etik Suryani.

Kasus ini bermula dari penyelidikan aliran dana mencurigakan oleh PPATK yang melaporkan transaksi tunai massif pada rekening penampung. Polisi kemudian berkoordinasi dengan KPK dan berhasil mengamankan uang tunai tersebut sebelum sempat dipindahkan ke luar negeri.

• Modus Operasi: Fee proyek 15-20% dari nilai kontrak dimasukkan ke rekening fiktif, lalu ditarik tunai secara bertahap.
• Peran Tersangka Lain: Tiga kontraktor dan satu pejabat Dinas PUPR Sukoharjo telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu.
• Aset Disita: Selain uang tunai, polisi menyita satu unit mobil mewah dan emas batangan 2,5 kg.

Keterkaitan Dua Lembaga: Sinergi KPK-Polri

Ini bukan kali pertama KPK dan Polri bekerja bersama dalam kasus besar. Namun, dalam perkara Sukoharjo, sinergi terlihat sangat solid. KPK fokus pada aspek tindak pidana korupsi dan kerugian negara, sedangkan Polda Metro Jaya menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan para pelaku. Pendekatan follow the money menjadi kunci utama.

Berdasarkan data sementara, total kerugian negara yang bisa dihitung dari proyek-proyek tersebut mencapai Rp45 miliar, sementara nilai TPPU yang sedang ditelusuri diperkirakan lebih besar lagi, mencapai Rp60 miliar. Angka ini masih mungkin bertambah seiring pemeriksaan saksi dan ahli forensik keuangan.

Reaksi Publik dan Langkah Hukum Selanjutnya

Penahanan Etik Suryani sontak menarik perhatian publik. Masyarakat Sukoharjo menyambut baik langkah KPK, namun juga cemas proyek-proyek infrastruktur yang sudah setengah jalan akan terbengkalai. Pemerintah pusat melalui Kemendagri memastikan akan segera menunjuk pelaksana tugas untuk menjaga roda pemerintahan daerah.

Tim kuasa hukum Etik menyatakan akan mengajukan praperadilan. Mereka menilai penahanan kliennya terlalu dini dan bukti yang dimiliki KPK masih sumir. Namun, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Hamzah, berpendapat lain:

"Pola penahanan oleh KPK biasanya sudah melalui pertimbangan mendalam. Ketika sudah menyangkut nilai kerugian negara puluhan miliar dan ada risiko pelarian, pengadilan biasanya menolak permohonan praperadilan."

KPK sendiri menargetkan pelimpahan berkas tahap pertama ke penuntutan dalam 40 hari ke depan. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan melengkapi berkas TPPU agar bisa segera disidangkan secara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan penahanan ini, publik kini menanti transparansi proses hukum serta pengembalian aset negara yang telah dikorupsi.