Sutedjo, Bupati Kulon Progo Tiga Periode dan Rekam Kinerjanya

Sutedjo, Bupati Kulon Progo Tiga Periode dan Rekam Kinerjanya

Sutedjo telah memimpin Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak dilantik pertama kali pada 2011. Pria kelahiran Kulon Progo, 1 Juli 1960, ini kini menjabat sebagai bupati untuk periode ketiga setelah kembali memenangi Pemilihan Kepala Daerah 2022. Mengawali karier sebagai birokrat di lingkungan pemerintah daerah, Sutedjo kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan dan menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh di wilayah yang dijuluki “Bumi Binangun” tersebut.

Profil dan Latar Belakang

Pendidikan Sutedjo ditempuh seluruhnya di Yogyakarta. Ia menyelesaikan sekolah dasar hingga menengah atas di Kulon Progo, kemudian meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Janabadra. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, yang memberinya bekal manajerial ketika mengelola pemerintahan daerah. Sebelum menduduki kursi bupati, Sutedjo pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo dan menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2006–2011 mendampingi dr. H. Hafidh Asrom. Pengalamannya di legislatif dan eksekutif memberinya pemahaman menyeluruh tentang birokrasi lokal. Sebagai kader PDI Perjuangan, ia berhasil membangun koalisi yang solid sehingga mampu mempertahankan tampuk kekuasaan selama lebih dari satu dekade.

Program Unggulan dan Kinerja

Program paling ikonik yang melekat pada era Sutedjo adalah Bedah Menoreh. Diluncurkan pada tahun 2012, program ini menyasar kawasan Perbukitan Menoreh yang sebelumnya identik dengan kemiskinan dan keterisolasian. Melalui Bedah Menoreh, ribuan rumah tidak layak huni diperbaiki, jaringan jalan dan jembatan penghubung antardesa dibangun, serta akses air bersih dan sanitasi diperluas. Hingga tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengklaim telah merehabilitasi lebih dari 12.000 unit rumah dan membuka isolasi puluhan dusun di wilayah utara. Program ini diakui secara nasional dan menjadi rujukan bagi kabupaten lain dalam pengentasan kemiskinan berbasis perbaikan infrastruktur permukiman.

Pencapaian terbesar lainnya adalah pengembangan Yogyakarta International Airport (YIA) dan kawasan aerotropolis. Bandara yang beroperasi penuh sejak 2020 di Kecamatan Temon ini menjadi katalisator perubahan ekonomi Kulon Progo. Di sekitar bandara, pemerintah daerah mendorong lahirnya kawasan ekonomi khusus (KEK) Aerotropolis yang mencakup zona industri, pusat logistik, area komersial, dan pertanian modern. Realisasi investasi di kawasan tersebut, termasuk pembangunan jalan tol dan jalur kereta api pendukung, tercatat lebih dari Rp20 triliun hingga 2024. Ribuan warga lokal terserap sebagai tenaga kerja di bandara dan sektor penunjangnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo pun melonjak dari sekitar Rp200 miliar pada 2011 menjadi lebih dari Rp700 miliar pada 2023, terutama didorong oleh pajak dan retribusi dari aktivitas ekonomi baru di sekitar bandara.

Kontroversi dan Tantangan

Mega proyek YIA tidak lepas dari gejolak sosial. Proses pembebasan lahan seluas lebih dari 600 hektare di lima desa menimbulkan penolakan dari sebagian warga yang merasa ganti rugi tidak adil dan kehilangan tempat tinggal secara paksa. Sejumlah warga dan petani yang tergabung dalam Paguyuban Warga Terdampak Bandara (PWTB) melakukan aksi protes hingga tingkat nasional. Isu agraria kian kompleks karena tanah yang dibebaskan mencakup Sultan Ground dan Paku Alam Ground (PAG) yang secara hukum memiliki status berbeda. Kritik juga muncul terhadap gaya kepemimpinan Sutedjo yang dinilai cenderung top-down dalam mendorong proyek strategis nasional, sehingga partisipasi warga terdampak kerap terabaikan. Selain itu, kontroversi tambang pasir besi di pesisir selatan Kulon Progo—yang sempat memanas karena ditentang kelompok petani dan nelayan—juga menjadi bagian dari dinamika selama ia memimpin, meskipun proyek tersebut di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Penilaian dan Prospek

Secara objektif, Sutedjo merupakan arsitek transformasi Kulon Progo dari kabupaten yang sempat berlabel “daerah tertinggal” menjadi kawasan yang tumbuh pesat berkat konektivitas dan investasi. Keberhasilan memadukan program pemberdayaan lokal seperti Bedah Menoreh dengan proyek infrastruktur nasional menjadi capaian yang tidak mudah ditandingi. Namun, pendekatan pembangunan yang kurang inklusif serta warisan konflik agraria menjadi catatan tajam yang mengiringi akhir masa kepemimpinannya. Mengingat ia tidak dapat lagi mencalonkan diri pada Pilkada 2027, prospek ke depan akan bergantung pada seberapa baik ia memastikan agar manfaat ekonomi aerotropolis benar-benar menjangkau masyarakat akar rumput, sekaligus menyelesaikan persoalan pertanahan yang masih mengganjal. Bupati berikutnya akan menghadapi tantangan melanjutkan fondasi yang telah diletakkan Sutedjo, sambil memperbaiki kesenjangan sosial yang ditinggalkan oleh era percepatan pembangunannya.