Laporan Redaksi Warkini.com, KOTA BANDUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyerukan agar seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memprioritaskan sinergi kerja di atas dinamika hubungan personal. Pernyataan ini mencuat di tengah polemik yang melibatkan hubungan antara Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran program pembangunan. Asep menekankan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya tertuju pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan pada riak-riak internal yang justru berpotensi menghambat realisasi visi dan misi daerah.

Dalam keterangannya kepada kontributor Warkini.com pada Selasa (7/7/2026), Asep Mulyadi meneguhkan posisi lembaga legislatif yang dipimpinnya. Ia menyatakan bahwa DPRD telah dan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan seluruh janji politik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program tahunan berjalan tepat sasaran. Pengawasan ini dinilai krusial untuk menjaga agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan eksekutif benar-benar menghasilkan dampak yang konkret dan bisa dinikmati oleh warga Kota Bandung.

Fokus pada Pengawasan, Bukan Intervensi Internal

Asep memberikan pandangan tegas bahwa DPRD memiliki batasan kewenangan yang jelas. Secara kelembagaan, DPRD tidak memiliki tugas atau hak untuk mencampuri urusan internal yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Kalau kami di DPRD lebih fokus memastikan visi misi, RPJMD, dan program tahunan betul-betul diwujudkan sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Asep. Baginya, fungsi lembaga legislatif tetap berfokus pada tiga pilar utama pengawasan, yakni pelaksanaan pembangunan, transparansi penggunaan anggaran, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Saat dimintai tanggapan spesifik mengenai pengakuan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang sebelumnya menyatakan kerap tidak dilibatkan dalam sejumlah urusan strategis pemerintahan, Asep memilih untuk tidak berkomentar panjang. Politisi tersebut mengaku tidak memiliki gambaran utuh mengenai persoalan internal yang terjadi di tubuh eksekutif. Sikap abstain ini diambil untuk menghindari spekulasi liar yang justru dapat memperkeruh suasana. Ia menekankan bahwa esensi dari tata kelola pemerintahan bukan terletak pada harmonisasi relasi antar-pejabat, melainkan pada output pelayanan kepada publik.

Asep berharap agar setiap potensi friksi yang ada di lingkungan Pemkot Bandung dapat segera dilerai melalui komunikasi yang intensif dan sikap saling memahami. “Keberhasilan pemerintah akan diukur dari dampak program yang dirasakan warga, bukan dari dinamika hubungan di internal pimpinan daerah,” tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik tersirat agar para pemimpin di Kota Bandung tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan yang menguras energi birokrasi.

Pekerjaan Rumah yang Belum Terselesaikan

Di tengah terjadinya dinamika internal ini, DPRD Kota Bandung justru menyoroti sejumlah pekerjaan rumah besar yang masih menanti aksi nyata dari pemerintah daerah. Asep membeberkan bahwa persoalan lingkungan hidup, khususnya penanganan sampah perkotaan, masih menjadi daftar teratas keluhan masyarakat. Tak hanya itu, penguatan sektor ekonomi kerakyatan juga dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan. Ketiga isu ini—sampah, kualitas lingkungan, dan ekonomi—ditegaskan sebagai tantangan besar yang membutuhkan konsentrasi penuh dari seluruh jajaran eksekutif.

“Keberhasilan pemerintah akan diukur dari dampak program yang dirasakan warga, bukan dari dinamika hubungan di internal pimpinan daerah.”

Dalam perspektif DPRD, masyarakat Kota Bandung tidak lagi membutuhkan pembenaran atau klarifikasi soal siapa yang benar dan salah dalam konflik internal. Warga lebih membutuhkan hasil kerja nyata berupa peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, Asep mendorong agar seluruh energi, pikiran, dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemkot Bandung segera dialokasikan secara optimal untuk menjawab ekspektasi publik. Ia percaya bahwa dengan mengesampingkan ego sektoral dan perbedaan personal, target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dapat segera tercapai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Asep menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa institusi DPRD akan terus menjadi mitra kritis pemerintah. Fungsi kontrol akan tetap dijalankan secara proporsional tanpa terdistraksi oleh narasi-narasi konflik internal. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diyakini sebagai kunci utama demi terwujudnya kelancaran program pemerintah yang pro-rakyat di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini.