bobby-hartono
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, menyoroti temuan mengejutkan tentang 100 titik Sarana Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) fiktif di Kabupaten Cilacap. Ia menilai kejadian ini harus menjadi titik balik bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pendataan program gizi nasional.
“SPPG fiktif mungkin saja ada di daerah-daerah lain. Semoga ke depan kinerja BGN makin baik,”
ujar Irma saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (25/6/2026).
Temuan itu pertama kali diungkap oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, dalam laporannya kepada media kami. Dari 100 titik SPPG yang tercatat di wilayahnya, banyak di antaranya diduga tidak beroperasi atau bahkan tidak pernah ada. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa praktik serupa mungkin terjadi di daerah lain, mengingat mekanisme verifikasi di lapangan yang selama ini dinilai lemah.
Irma menegaskan, DPR akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas BGN dalam menjalankan tugasnya. “Kami berharap ini menjadi momen bagi BGN untuk berbenah, tidak hanya di Cilacap tetapi juga di seluruh Indonesia. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” katanya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak BGN belum memberikan tanggapan resmi atas temuan di Cilacap. Namun, Irma mengingatkan bahwa BGN memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan verifikasi lapangan secara berkala. “Kita butuh data yang akurat. Kalau ada titik fiktif, berarti ada yang bocor. Itu harus segera ditelusuri agar kepercayaan publik tidak hilang,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan juga sempat mengusulkan agar penderita Tuberkulosis (TBC) mendapatkan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Usulan tersebut langsung ditanggapi oleh anggota DPR yang mempertanyakan kesiapan anggaran dan pengawasan program itu. Irma menilai kedua isu ini menunjukkan bahwa pengelolaan program gizi nasional perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, program SPPG merupakan bagian dari upaya pemerintah menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan anak balita. Namun, temuan titik fiktif di Cilacap menjadi ujian serius bagi kredibilitas BGN yang dibentuk pada 2024 lalu. Irma berharap ke depannya BGN dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. “Partisipasi publik sangat penting. Jika ada warga yang mencurigai SPPG di daerahnya tidak aktif, segera laporkan. Itu hak mereka untuk mendapat pelayanan yang semestinya,” pungkasnya.
Comments (0)