Mantan Hakim Agung Tegaskan Perubahan Aturan Pemakzulan Duterte Sah

Dinamika sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kian memanas di ruang Senat. Perdebatan sengit mengenai aturan ambang batas perolehan suara untuk menjatuhkan vonis kembali menjadi sorotan publik. Tiga mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (SC) Filipina menegaskan bahwa perubahan dasar penghitungan suara di tengah persidangan sama sekali tidak melanggar hak atas proses hukum yang adil (due process).

Pernyataan para pakar hukum senior tersebut mencuat dalam sidang lanjutan pemakzulan, menanggapi keputusan Ketua Senat sekaligus Pemimpin Sidang, Francis "Chiz" Escudero. Sebelumnya, Escudero sempat menetapkan bahwa vonis pemakzulan membutuhkan minimal 16 suara dukungan dari total anggota senator.

Kronologi Perdebatan Ambang Batas Suara

Persoalan teknis mengenai ambang batas pemungutan suara ini menjadi krusial karena menentukan masa depan politik putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut. Berikut adalah garis waktu perdebatan aturan pemungutan suara di Senat:

1. Penetapan Awal oleh Pemimpin Sidang: Ketua Senat Chiz Escudero mengeluarkan putusan awal yang menetapkan syarat 16 suara mayoritas dua pertiga dari total kursi senat untuk memvonis Sara Duterte.
2. Munculnya Keberatan dari Anggota Senat: Sejumlah senator mengajukan keberatan dan mengusulkan peninjauan ulang, menilai bahwa dasar penghitungan harus disesuaikan dengan jumlah senator yang hadir dan memenuhi syarat secara konstitusional.
3. Keterangan Tiga Mantan Hakim Agung: Tiga mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Filipina dihadirkan untuk memberikan pandangan ahli hukum tata negara guna membedah aspek legalitas perubahan aturan tersebut.

Pandangan Pakar: Pemakzulan adalah Proses Politik-Konstitusional

Para mantan hakim agung tersebut sepakat bahwa pengadilan pemakzulan memiliki sifat sui generis—unik dan berbeda dari pengadilan pidana biasa. Senat memiliki kewenangan penuh sebagai pengadilan pemakzulan independen untuk menafsirkan dan menyesuaikan tata tertib persidangannya sendiri tanpa menciderai hak konstitusional terdakwa.

"Mengubah atau mengoreksi dasar penghitungan suara di tengah persidangan pemakzulan demi kepatuhan konstitusi bukanlah pelanggaran terhadap hak atas proses hukum yang adil bagi terdakwa."

Menurut para pakar, hak due process Sara Duterte tetap terlindungi selama dirinya diberikan kesempatan penuh untuk membela diri, menghadirkan saksi, serta menyanggah dalil-dalil dakwaan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dampak Signifikan terhadap Nasib Sara Duterte

Jika Senat memutuskan untuk merevisi ambang batas suara tersebut, peta politik di pengadilan pemakzulan dapat berubah drastis. Faktor-faktor utama yang memengaruhi putusan akhir ini meliputi:

• Perubahan Jumlah Minimal Suara: Penurunan atau penyesuaian basis suara dapat memudahkan atau justru memperberat jalan kubu penuntut untuk mencapai kuorum pemakzulan.
• Preseden Hukum Tata Negara: Putusan ini akan menjadi rujukan penting bagi sejarah hukum dan peradilan pemakzulan di Filipina pada masa mendatang.
• Konstelasi Politik Nasional: Proses ini semakin menegaskan keretakan hubungan politik antara klan Marcos dan klan Duterte menjelang agenda politik nasional berikutnya.

Kini, publik Filipina menanti langkah definitif dari Senat dalam mengambil keputusan final mengenai aturan pemungutan suara, yang akan menentukan apakah Sara Duterte tetap bertahan di kursi nomor dua pemerintahan atau harus lengser dari jabatannya.