Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Tokopedia

Warkini.com, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait rumor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di platform perdagangan elektronik Tokopedia. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa tidak terjadi gelombang PHK sebagaimana yang dikhawatirkan publik. Sebaliknya, perusahaan tengah melakukan penataan dan penyesuaian tenaga kerja.

Penjelasan ini disampaikan Yassierli usai menggelar pertemuan dengan jajaran direksi TikTok dan Tokopedia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo, yang memberikan klarifikasi langsung di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penataan Tenaga Kerja, Bukan PHK

Menaker mengapresiasi langkah cepat parlemen dalam merespons keresahan masyarakat yang mencuat belakangan ini. Isu PHK di Tokopedia memang sempat ramai diperbincangkan, terutama di kalangan pekerja dan pelaku usaha digital, sehingga memicu kekhawatiran akan stabilitas ketenagakerjaan di sektor e-commerce.

Namun, berdasarkan laporan yang diterima oleh kementerian serta pemaparan langsung dari manajemen, situasi sesungguhnya berbeda. "Berdasarkan laporan yang kami terima dan diklarifikasi langsung oleh Presiden Direktur TikTok Indonesia, Ibu Stephanie Susilo, tidak ada PHK. Yang ada adalah penataan tenaga kerja," tegas Yassierli.

"Kita tadi bersama-sama mendengar presentasi untuk kemudian berdiskusi dengan TikTok Group. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu, apresiasi kepada pimpinan DPR ya, yang cepat merespons apa yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat yang tadi juga sudah diklarifikasi oleh Presiden Direktur dari TikTok Indonesia, Ibu Stephanie," ujar Yassierli.

Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan keresahan yang sempat meluas. Penataan tenaga kerja dimaksud, menurut sumber di lingkungan kementerian, lebih mengarah pada optimalisasi struktur organisasi pasca-integrasi bisnis antara Tokopedia dan TikTok Shop. Perusahaan disebut sedang melakukan redistribusi tugas dan peningkatan kapasitas, bukan melakukan terminasi hubungan kerja secara sepihak.

Komitmen DPR Awasi Dinamika Ketenagakerjaan

Di sisi lain, DPR menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi dinamika ketenagakerjaan di sektor digital yang bergerak cepat. Ketua Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan sebelumnya telah meminta agar setiap kebijakan perusahaan berbasis teknologi tetap mengedepankan hak-hak pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Yassierli menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus berkoordinasi dengan manajemen TikTok dan Tokopedia untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pihaknya juga membuka pintu bagi pekerja yang merasa dirugikan untuk melapor melalui kanal pengaduan resmi.

Dengan klarifikasi ini, publik diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Warkini.com akan terus memantau perkembangan isu ketenagakerjaan di industri digital tanah air.