Ombudsman: Penundaan Berlarut Urusan Pertanahan Sangat Merugikan Masyarakat

Halo Sobat Warkini! Urusan sertifikat tanah dan kelengkapan administrasi pertanahan kerap menjadi momok tersendiri bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Proses pengurusan yang berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun tanpa kepastian yang jelas bukan lagi cerita baru. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kembali memberikan peringatan keras bahwa fenomena penundaan berlarut dalam urusan pertanahan ini memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi warga negara.

Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI mencatat bahwa sektor pertanahan secara konsisten menempati urutan teratas dalam daftar substansi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pengaduan tersebut didominasi oleh dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga ketidakjelasan pemberian informasi dari instansi terkait, khususnya instansi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kronologi Maladministrasi dan Escalasi Dampak Layanan Pertanahan

Proses maladministrasi di sektor pertanahan umumnya berkembang secara bertahap hingga akhirnya merugikan pemohon secara masif. Berdasarkan pemantauan dan analisis pengaduan masyarakat oleh Ombudsman RI, alur terjadinya penundaan berlarut dapat digambarkan melalui tahapan berikut:

1. Pengajuan Berkas Permohonan: Pemohon menyerahkan dokumen kelengkapan pengurusan tanah, baik itu pendaftaran tanah pertama kali, balik nama, pemecahan sertifikat, maupun program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.
2. Penghentian Proses Tanpa Alasan Hukum Valid: Berkas permohonan mengalami pengendapan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Petugas sering kali tidak memberikan kejelasan tenggat waktu penyelesaian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau memberikan alasan penundaan yang berubah-ubah.
3. Terjadinya Maladministrasi Penundaan Berlarut: Petugas pelayanan publik terbukti melampaui jangka waktu baku mutu pelayanan yang telah ditetapkan dalam regulasi, tanpa adanya tindak lanjut berupa konfirmasi tertulis kepada pemohon.
4. Timbulnya Kerugian Sistemis dan Sengketa Baru: Lamanya pemrosesan sertifikat membuat lahan warga rawan diserobot pihak lain, memicu sengketa tumpang tindih (overlapping) hak atas tanah, hingga menutup akses permodalan perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian legalitas lahan.

Dampak Kerugian Nyata yang Dihadapi Pemohon

Ketidakpastian hukum akibat penundaan berlarut ini tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Dampaknya merembet ke berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial pemohon. Data pengaduan Ombudsman menunjukkan bahwa ribuan aduan masyarakat setiap tahunnya berkisar pada isu pemblokiran tanah tanpa dasar, penundaan penerbitan sertifikat, dan lambatnya tanggapan atas sanggahan sengketa.

Anggota Ombudsman RI menyampaikan penegasan mengenai bahaya laten dari lambatnya respons birokrasi pertanahan ini terhadap kesejahteraan publik:

"Penundaan berlarut bukan sekadar masalah keterlambatan administrasi biasa, melainkan bentuk maladministrasi nyata yang merampas hak-hak ekonomi serta kepastian hukum masyarakat. Ketika masyarakat tidak mendapatkan kepastian atas kepemilikan tanahnya, ruang gerak ekonomi mereka terkunci dan potensi konflik pertanahan justru semakin terbuka lebar."

Kerugian finansial menjadi dampak yang paling dirasakan secara langsung. Banyak warga yang kehilangan kesempatan investasi, gagal melakukan transaksi jual-beli legal, hingga tidak bisa memanfaatkan tanah sebagai agunan modal usaha karena dokumen sertifikat tak kunjung terbit dari instansi pertanahan setempat.

Langkah Rekomendasi Ombudsman untuk Reformasi ATR/BPN

Untuk mengatasi masalah yang sudah berakar ini, Ombudsman RI mendorong langkah-langkah konkret dan tegas yang harus segera diimplementasikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat maupun daerah:

• Digitalisasi Layanan secara Transparan: Mempercepat integrasi sistem pelayanan pertanahan digital sehingga masyarakat dapat memantau posisi dan status berkas secara real-time tanpa celah percaloan atau pungutan liar.
• Penerapan Sanksi Tegas bagi Pejabat Pertanahan: Memberikan teguran dan sanksi administratif kepada oknum atau pejabat Kantor Pertanahan yang terbukti sengaja menunda-nunda penyelesaian berkas warga tanpa alasan yang sah.
• Evaluasi Berkala SOP Pelayanan: Memastikan seluruh Kantor Pertanahan mematuhi SOP jangka waktu penyelesaian dan mengumumkan alur kerja serta biaya resmi secara terbuka di ruang publik pelayanan.

Dengan adanya pengawasan ketat dan dorongan perbaikan dari Ombudsman RI, masyarakat berharap reformasi birokrasi di sektor pertanahan dapat terwujud nyata, sehingga tidak ada lagi warga yang dirugikan oleh penundaan berlarut yang berkepanjangan.