Pasar Karbon Indonesia Masuki Tahap Implementasi, Zulhas Tekankan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Jakarta — Perdagangan karbon di Indonesia kini resmi memasuki fase implementasi nyata. Tonggak penting ini ditandai dengan penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk proyek perdagangan karbon serta peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub. Inisiatif ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengintegrasikan pelestarian hutan dengan skema nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa tujuan utama dari perdagangan karbon bukan hanya mengejar nominal transaksi yang besar. Lebih dari itu, program ini harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menjadi penjaga utama kawasan hutan.

"Masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaat ekonomi karbon. Mereka menjaga hutan, maka mereka juga harus memperoleh nilai tambah dari kelestarian hutan tersebut. Pasar karbon harus menjadi instrumen yang menghadirkan kesejahteraan sekaligus menjaga hutan Indonesia tetap lestari,"

demikian penegasan Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima media kami, Selasa (7/7/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa skema ekonomi karbon tidak boleh hanya menjadi arena transaksi antar korporasi besar. Pemerintah, melalui komite pengarah, mendorong agar mekanisme distribusi manfaat berjalan secara inklusif. Masyarakat adat, komunitas lokal, dan para petani hutan yang telah berkontribusi menjaga tutupan lahan dan keanekaragaman hayati harus menjadi penerima utama insentif dari kredit karbon yang dihasilkan.

Pembentukan Indonesia Forestry Carbon Hub diharapkan menjadi platform terpadu yang menghubungkan proyek-proyek kehutanan berbasis karbon dengan pasar domestik maupun internasional. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pemilik ekosistem hutan tropis terluas ketiga di dunia dalam percaturan pasar karbon global.

Dengan adanya persetujuan menteri, proyek-proyek perdagangan karbon sektor kehutanan kini memiliki kepastian regulasi. Hal ini menjadi sinyal positif bagi investor dan pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme perdagangan karbon yang kredibel dan berintegritas.

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan setiap tahap implementasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil, didorong untuk berkolaborasi agar cita-cita menjadikan karbon sebagai komoditas yang menyejahterakan rakyat dapat terwujud.