Pekanbaru: HimAgrotek Runtuhkan Sekat, DPRD Bahas Ranperda LGBT
Di balik riak Sungai Siak yang tenang, Kota Pekanbaru menjadi panggung bagi dua dinamika sosial yang berjalan beriringan namun kontras. Di satu sisi, seman
Di balik riak Sungai Siak yang tenang, Kota Pekanbaru menjadi panggung bagi dua dinamika sosial yang berjalan beriringan namun kontras. Di satu sisi, semangat kebersamaan dan kesetaraan tengah ditumbuhkan oleh generasi muda. Di sisi lain, sebuah regulasi yang bertujuan menjaga tatanan norma sedang digodok di gedung legislatif. Dua peristiwa ini—Family Gathering Himpunan Mahasiswa Agroteknologi (HimAgrotek) dan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LGBT—menggambarkan tarik-menarik antara inklusivitas dan konservatisme di kota yang menjunjung tinggi budaya Melayu ini.
Keduanya muncul dari keresahan yang berbeda. HimAgrotek merespons problem internal organisasi: sekat senior-junior yang kerap menghambat kolaborasi. Sementara DPRD Pekanbaru merespons kegelisahan publik akan potensi pergeseran nilai sosial akibat pengaruh eksternal. Menariknya, kedua isu ini sama-sama berbicara tentang bagaimana manusia menempatkan diri dalam relasi—apakah setara dan saling merangkul, ataukah dibatasi oleh dinding norma yang kaku.
Alam Mayang sebagai "Rumah Kedua" Tanpa Sekat
Di bawah rindangnya pepohonan di kawasan wisata Alam Mayang, puluhan mahasiswa HimAgrotek berkumpul bukan sekadar untuk bersenang-senang. Family Gathering yang digelar akhir pekan lalu itu dirancang sebagai intervensi sosial: meruntuhkan hierarki senior-junior yang selama ini menjadi tembok psikologis di organisasi kemahasiswaan. Ketua HimAgrotek, Rizky Pratama, dalam sambutannya menegaskan,
“Kami ingin menciptakan rumah kedua, tempat semua anggota merasa dihargai tanpa melihat angkatan. Pemimpin masa depan lahir dari kebersamaan, bukan dari senioritas yang kaku.”
Acara ini dikemas dengan serangkaian permainan kolaboratif dan sesi diskusi terbuka. Para peserta, dari mahasiswa baru hingga tingkat akhir, duduk bersama tanpa sekat, bertukar cerita tentang tantangan akademik dan kehidupan kampus. Sebanyak 87 mahasiswa dari empat angkatan berbeda terlibat dalam kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga senja. “Awalnya canggung, tapi setelah ice breaking, kami sadar bahwa senior juga manusia biasa yang punya cerita lucu dan kegagalan,” ujar Aulia, mahasiswi semester dua, dengan mata berbinar.
Ini bukan sekadar acara seremonial. HimAgrotek berencana menjadikan Family Gathering sebagai tradisi semesteran. Pendekatan yang dipilih bukanlah penghapusan struktur organisasi, melainkan transformasi budaya—dari relasi berbasis kuasa menjadi relasi berbasis saling percaya. Model seperti ini sejalan dengan tren pengelolaan organisasi mahasiswa modern yang menekankan shared leadership dan pengembangan kapasitas individu secara holistik.
Ranperda LGBT: Menjaga Marwah Kota Bertuah
Sementara itu, sekitar 20 kilometer dari hiruk pikuk Alam Mayang, suasana di Gedung DPRD Kota Pekanbaru justru diwarnai diskusi serius tentang batas-batas norma sosial. Sebuah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) resmi digulirkan. Inisiatif ini datang dari Fraksi Partai Demokrat yang menilai adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pergeseran nilai yang dianggap bertentangan dengan budaya Melayu dan ajaran agama.
Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, T. Azwendi Fajri, menyampaikan dengan tegas,
“Ranperda ini bukan diskriminasi, melainkan upaya menjaga marwah Kota Bertuah. Kita ingin memastikan generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang sejalan dengan filosofi adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah.”
Dalam draf yang beredar, Ranperda ini mencakup larangan aktivitas yang dianggap mempromosikan atau melegitimasi perilaku LGBT di ruang publik, serta mengatur rehabilitasi bagi pelaku. Pemerintah kota diharapkan berperan aktif dalam sosialisasi nilai-nilai keluarga tradisional. Namun, pembahasan ini menuai pro dan kontra. Sejumlah elemen masyarakat sipil mengingatkan agar regulasi ini tidak melanggar hak asasi manusia dan justru menimbulkan stigma yang memperparah diskriminasi.
Menurut data yang dihimpun dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Riau, setidaknya ada 23 kasus pelanggaran hak kelompok minoritas gender yang tercatat dalam dua tahun terakhir, meski tidak semuanya berujung pada proses hukum. Angka ini menjadi bayangan bahwa pendekatan berbasis sanksi perlu diimbangi dengan dialog dan pemahaman yang lebih mendalam.
Dua Arah: Inklusivitas dan Konservatisme
Kedua peristiwa ini memperlihatkan wajah ganda Pekanbaru. Di level mahasiswa, upaya meruntuhkan sekat adalah bentuk inklusivitas yang menyegarkan. Namun di level kebijakan, ada tarikan kuat untuk mempertegas batas-batas sosial melalui instrumen hukum. Sosiolog Universitas Riau, Dr. Yusmar Yusuf, yang dimintai pendapatnya, melihat fenomena ini sebagai dinamika wajar kota yang sedang mencari keseimbangan.
“Masyarakat kita plural. Upaya internal seperti Family Gathering adalah modal sosial yang positif. Sementara regulasi seperti Ranperda LGBT lahir dari kecemasan yang perlu dikelola dengan bijak, bukan dengan semata-mata menghukum,”ungkapnya.
Perbedaan mendasar terletak pada objek dan pendekatan. HimAgrotek membangun jembatan, sementara Ranperda berpotensi membangun pagar. Namun keduanya lahir dari keinginan yang sama: menciptakan ruang yang dianggap aman dan sesuai dengan nilai yang dianut—entah itu keamanan psikologis dalam organisasi, atau keamanan moral dalam skala kota.
Hingga saat ini, Ranperda masih dalam tahap pembahasan di tingkat komisi dan akan melalui serangkaian proses sebelum disahkan. Sementara itu, HimAgrotek terus menggodok program-program yang memperkuat kebersamaan lintas angkatan. Kota Pekanbaru, dengan segala kompleksitas sosialnya, akan terus menjadi saksi tarik-menarik ini—dan bagaimana warganya memilih untuk membangun Pekanbaru yang lebih baik untuk semua.
Kategori
Popular Posts
Related Posts
Popular Posts