Pemerintah Butuh Rp 30,16 T buat Tangani 136 Perlintasan Sebidang

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan rencana strategis penanganan perlintasan sebidang kereta api di seluruh Indonesia. Sebanyak 136 titik di jalan nasional telah diidentifikasi memerlukan penanganan serius dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 30,16 triliun. Program ambisius ini direncanakan berlangsung dalam empat tahap hingga tahun 2044, menandai komitmen jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi darat.

Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mengungkapkan bahwa seluruh titik tersebut tersebar di berbagai wilayah dan akan ditangani secara bertahap sesuai prioritas. Menurut informasi yang dihimpun media kami, fokus utama penanganan adalah memisahkan jalur kereta api dengan jalan raya guna menekan risiko kecelakaan dan kemacetan yang selama ini kerap terjadi di titik-titik rawan.

Empat Tahap hingga 2044, Tahap I Gunakan Pinjaman Luar Negeri

Rencana penanganan dibagi ke dalam empat tahap yang berjalan hingga dua dekade mendatang. Tahap pertama akan menyasar 39 titik dengan skema pendanaan pinjaman luar negeri. Proyek tahap awal ini ditargetkan mulai dikerjakan pada rentang waktu 2025—2030. Pemilihan skema pinjaman tersebut dimaksudkan untuk mempercepat realisasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Konstruksi pada tahap ini akan berfokus pada pembangunan flyover maupun underpass yang secara permanen memisahkan arus kereta api dan kendaraan bermotor.

"Secara nasional telah diidentifikasi 136 titik perlintasan sebidang pada jalan nasional dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 30,16 triliun. Penanganan ini akan dilakukan dalam empat tahap hingga tahun 2044," ujar Triono Junoasmono kepada awak media.

Jawa Barat Jadi Perhatian dengan 42 Simpang

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki jumlah simpang sebidang yang signifikan. Tercatat 42 titik perlu ditangani, terdiri dari 14 titik di jalan nasional dan 28 titik di jalan provinsi. Tiga titik di antaranya akan segera dikerjakan, yakni Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi, dan Slamet Riyadi di Cirebon. Ketiga lokasi ini dinilai memiliki tingkat kepadatan lalu lintas dan frekuensi perjalanan kereta yang tinggi sehingga penanganannya menjadi mendesak.

Data kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang masih menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, program penanganan ini masuk dalam prioritas nasional untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Dengan anggaran besar dan perencanaan multi-tahap yang matang, pemerintah optimistis proyek ini akan membawa dampak signifikan bagi modernisasi infrastruktur transportasi nasional, sekaligus mendorong efisiensi logistik dan mobilitas penduduk dalam jangka panjang.