Pemkab Banyuwangi Kembalikan 3.259 Anak Putus Sekolah Lewat Rindu Bulan

Banyuwangi — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komitmennya dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui terobosan inovatif bernama Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan). Program ini telah mencatat pencapaian gemilang dengan mengembalikan 3.259 anak tidak sekolah (ATS) ke jalur pendidikan sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan 2024. Angka ini merepresentasikan lebih dari sekadar statistik; ia adalah ribuan mimpi yang kembali menyala di ruang-ruang kelas.

Fenomena putus sekolah di Banyuwangi bukanlah persoalan sepele. Tekanan ekonomi, jarak tempuh ke sekolah, hingga minimnya motivasi keluarga acap kali menjadi alasan anak-anak berhenti menempuh pendidikan. Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani, Pemkab Banyuwangi menolak menyerah pada kondisi tersebut. Program Rindu Bulan dirancang sebagai gerakan masif yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, guru, dan relawan pendidikan untuk menyisir setiap sudut desa guna menemukan dan mengembalikan anak-anak yang terlanjur meninggalkan bangku sekolah.

Menelusuri Akar Masalah dan Menjemput Mimpi

Data dari Dinas Pendidikan Banyuwangi menunjukkan bahwa mayoritas ATS berasal dari keluarga prasejahtera. “Mereka bukan tidak ingin sekolah, tetapi terpaksa berhenti karena berbagai hambatan struktural,” ujar seorang petugas lapangan program Rindu Bulan. Tim khusus dibentuk di tingkat desa untuk melakukan pendataan, verifikasi lapangan, dan pendekatan personal kepada setiap keluarga. Langkah ini krusial sebab banyak anak yang sudah nyaman dengan rutinitas bekerja serabutan atau membantu orang tua sehingga enggan kembali ke sekolah.

“Kami tidak bisa hanya menunggu mereka datang. Kami harus menjemput mereka, menyapa mereka, dan meyakinkan bahwa sekolah adalah jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Program Rindu Bulan adalah jawaban atas kerinduan anak-anak Banyuwangi terhadap pendidikan yang lebih baik,” ujar Ipuk Fiestiandani dalam sebuah kesempatan.

Setelah terdata, anak-anak tersebut diarahkan ke berbagai jalur pendidikan sesuai kondisi masing-masing. Ada yang kembali ke sekolah formal, mengikuti program kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau bahkan melanjutkan pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi lokal Banyuwangi. Fleksibilitas ini menjadi kunci sukses program, karena anak-anak merasa pilihan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.

Kolaborasi Desa: Kunci Sukses 3.259 Kembali Bersekolah

Rindu Bulan bukan sekadar program pemerintah, ia adalah gerakan kolektif. Setiap desa didorong untuk membentuk dan mengelola posko pendidikan yang bertugas memonitor anak-anak usia sekolah secara berkelanjutan. Melibatkan kader PKK, karang taruna, hingga BUMDes, program ini mengintegrasikan pendidikan dengan pembangunan desa. Hasilnya, sejumlah desa di Banyuwangi bahkan telah mendeklarasikan diri sebagai desa tuntas wajib belajar 12 tahun karena hampir 100 persen anak usia sekolah di sana kini aktif menempuh pendidikan.

Menariknya, program ini juga menyentuh aspek kesejahteraan. Pemerintah desa didorong mengalokasikan dana desa untuk memberikan bantuan biaya pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang terkendala biaya transportasi dan perlengkapan sekolah. “Sekarang saya bisa naik sepeda ke sekolah, tidak perlu lagi jalan kaki dua jam,” cerita seorang siswa penerima manfaat yang kini duduk di bangku SMP.

Jaminan Masa Depan dan Harapan Berkelanjutan

Dengan dikembalikannya 3.259 anak ke sekolah, Pemkab Banyuwangi kini fokus pada upaya mempertahankan mereka agar tidak putus sekolah kembali. Program pengawasan meliputi absensi digital, kunjungan rutin oleh guru pembimbing, serta pengembangan ekstrakurikuler yang menarik. Selain itu, layanan konseling gratis disediakan untuk membantu mereka yang mengalami kendala psikologis atau kekerasan di lingkungan rumah.

Inisiatif ini juga selaras dengan target nasional untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Banyuwangi membuktikan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis desa mampu mengatasi angka putus sekolah yang selama ini menjadi momok. Harapan ke depan, seluruh desa di Banyuwangi dapat sepenuhnya tuntas wajib belajar, dan anak-anak mereka bisa meraih pendidikan minimal setara SMA/SMK sehingga menjadi sumber daya manusia unggul bagi daerah.