Pengamat Hukum: Penetapan Tersangka Febrie Sesuai KUHAP

Pernyataan kontroversial pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang menuding Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah melakukan kriminalisasi terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menuai kritik tajam dari kalangan pengamat hukum Indonesia. Para ahli hukum pidana menilai tudingan tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi membingungkan opini publik yang sedang mengikuti jalannya proses hukum kasus tersebut.

Konteks Kasus yang Memicu Polemik

Febrie Adriansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung, belakangan menjadi sorotan publik setelah namanya muncul dalam pusaran kasus hukum yang ditangani Polri. Penetapan statusnya sebagai tersangka menjadi bahan perdebatan sengit di ruang publik, terlebih ketika salah satu pengacara terkenal tanah air melontarkan kritik pedas terhadap institusi Polri.

Hotman Paris dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa langkah Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan secara terstruktur. Namun, klaim tersebut langsung mendapat bantahan dari sejumlah pengamat hukum yang memiliki kapasitas akademis dan pengalaman praktis di bidang hukum pidana.

Pendapat Ahli: Penetapan Tersangka Telah Sesuai Prosedur

Sejumlah pengamat hukum yang dimintai keterangan oleh awak media menegaskan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah telah melalui mekanisme yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak ditemukan unsur kesewenang-wenangan dalam proses tersebut, mengingat Polri telah memenuhi seluruh tahapan prosedural yang dipersyaratkan.

"Penetapan tersangka dalam KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika Polri telah memenuhi syarat tersebut melalui proses penyidikan yang profesional, maka tidak tepat menyebut tindakan itu sebagai kriminalisasi," ujar seorang pengamat hukum pidana dari sebuah universitas terkemuka di Jakarta.

Lebih lanjut, pengamat hukum tersebut menekankan bahwa penggunaan istilah kriminalisasi seharusnya tidak dilontarkan secara gegabah. Istilah itu merujuk pada upaya sengaja menjadikan seseorang sebagai target hukum tanpa dasar perbuatan pidana yang jelas, sesuatu yang dalam kasus ini disebut tidak terbukti.

Analisis Terhadap Tudingan Hotman Paris

Para pengamat hukum menilai pernyataan Hotman Paris perlu dicermati secara kritis karena berpotensi mereduksi pemahaman hukum masyarakat awam. Istilah kriminalisasi bukan sekadar retorika, melainkan tuduhan serius yang mencoreng institusi penegak hukum jika tidak disertai bukti kuat.

Menurut analisis ahli, ada beberapa hal yang harus dibedakan dalam konteks ini. Pertama, penetapan tersangka adalah bagian dari proses hukum yang sah secara konstitusional. Kedua, seorang tersangka belum tentu bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, menyamakan penetapan tersangka dengan kriminalisasi tanpa bukti justru merupakan bentuk framing yang tidak berdasar.

Dampak Pernyataan Terhadap Opini Publik

Polemik ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengaburkan fakta hukum yang sedang berjalan. Masyarakat luas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum cenderung mudah terprovokasi oleh narasi besar tanpa melihat detail prosedural yang justru menjadi inti persoalan.

Kalangan akademisi mengingatkan bahwa dalam negara hukum, setiap proses penyidikan harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme keadilan. Kritik terhadap institusi penegak hukum boleh dilakukan, namun harus berbasis data dan fakta, bukan asumsi atau opini pribadi yang digeneralisasi.

Sikap Resmi Polri dan Arah Kasus

Di sisi lain, Polri melalui juru bicara resmi telah menyampaikan bahwa seluruh proses penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga kepolisian juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya penyidikan melalui berbagai kanal pengawasan internal maupun eksternal.

Dengan perkembangan ini, publik diharapkan dapat menyikapi pemberitaan secara proporsional. Penetapan status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum, melainkan awal dari pembuktian di hadapan pengadilan. Praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip utama yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun, termasuk oleh pihak-pihak yang memberikan komentar di ruang publik.

Kesimpulan dan Implikasi Hukum

Kasus penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah sejatinya menjadi ujian bagi kematangan hukum dan demokrasi Indonesia. Ketika seorang pengacara publik figur melontarkan tudingan serius, publik berhak mendapatkan penjelasan yang berimbang dari ahli hukum yang kompeten. Sebaliknya, Polri juga dituntut untuk menunjukkan profesionalisme dan transparansi dalam setiap tahap penanganan perkara.

Pada akhirnya, hanya pengadilan yang berhak menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Segala bentuk opini, termasuk dari pengacara terkenal, hendaknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab agar tidak melahirkan disinformasi yang merugikan proses hukum itu sendiri.