PKS Bahas Cara Atasi 'Vampir' Buntut OTT Berturut Bupati Kuansing dan Langkat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti dua kepala daerah yang berturut-turut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS sekaligus anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menyebut peristiwa back to back yang menimpa Bupati Langkat dan Kuantan Singingi (Kuansing) sebagai musibah serius yang menandakan akar korupsi belum tertangani.

Kepada media kami, Minggu (5/7/2026), Mardani menyampaikan keprihatinannya atas fenomena "vampir" yang terus menggerogoti pemerintahan daerah. Istilah "vampir" digunakan untuk menggambarkan praktik korupsi yang seolah menghisap anggaran rakyat secara berulang tanpa henti. "Ini musibah. Selama ini kita tidak menyelesaikan akar masalah," ujarnya.

Mardani menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan OTT sebagai solusi instan. Operasi senyap KPK memang efektif menangkap para pelaku, namun jika akar persoalan tidak dibongkar, akan selalu muncul "vampir" baru. Ia mengidentifikasi dua penyebab utama yang membuat politik biaya tinggi (high cost politics) kian subur: keserakahan individu dan sistem politik yang mendorong kandidat mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan kontestasi.

"Mulai dari keserakahan dan high cost politic, harus dibenahi dengan seksama," tegas Mardani.

Benahi Sistem, Bukan Hanya Tangkap Pelaku

Politisi senior PKS ini mengajak semua pihak, termasuk partai politik, untuk melakukan introspeksi mendalam. Menurutnya, reformasi sistem pemilu dan pendanaan partai menjadi kunci untuk memangkas ongkos politik yang membebani para kepala daerah. Jika biaya kampanye bisa ditekan secara signifikan, niat untuk mengembalikan modal melalui korupsi dapat diminimalisasi.

Ia juga mengingatkan bahwa dua kasus OTT beruntun ini—yang menimpa Bupati Kuansing dan Langkat—menunjukkan belum optimalnya pengawasan internal di tubuh partai pengusung. Mardani mendorong agar partai-partai lebih ketat dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan anti-korupsi sejak dini. "Ini musibah yang harus jadi pelajaran," katanya.

Lebih lanjut, Mardani berharap KPK tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga lebih masif dalam pencegahan. Kerjasama antara lembaga antirasuah, pemerintah pusat, dan partai politik harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang bersih. "Kita harus ubah mentalitas dan sistem secara bersamaan," ujarnya, menandaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan respon luar biasa pula.

Kasus OTT berturut-turut ini menjadi tamparan bagi dunia politik Indonesia. PKS melalui Mardani menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda reformasi politik agar praktik "vampir" tidak lagi menghantui pembangunan daerah.