Plt Bupati Cilacap Ungkap 100 Titik SPPG Fiktif, Lokasi di Hutan hingga Kuburan

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyampaikan temuan mengejutkan terkait data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cilacap. Dari total lebih dari 300 titik yang tercatat, sekitar 100 di antaranya dipastikan tidak memiliki bangunan atau aktivitas operasional apa pun. Temuan ini memperkuat dugaan adanya titik fiktif dalam program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penelusuran Langsung ke Lokasi

Ammy menjelaskan, temuan ini terungkap setelah para kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN pusat melakukan verifikasi lapangan. Mereka mendatangi satu per satu alamat yang tercantum dalam data, namun hasilnya di luar dugaan. Sejumlah titik berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fasilitas pelayanan gizi masyarakat.

“Sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap. Setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan.”

Keterangan tersebut disampaikan Ammy kepada tim liputan kami pada Selasa (23/6/2026). Ia menekankan bahwa selain tidak adanya bangunan, di titik-titik tersebut juga nihil aktivitas pendukung seperti distribusi makanan tambahan, pemeriksaan status gizi, atau pelatihan kader posyandu. Ironisnya, titik-titik itu tetap terdaftar sebagai penerima dana operasional dari anggaran pusat.

Dampak dan Tindak Lanjut

Keberadaan titik fiktif ini dikhawatirkan menggerus efektivitas program nasional percepatan perbaikan gizi. Dana yang semestinya digunakan untuk mencetak generasi sehat justru berpotensi menguap tanpa output yang jelas. Ammy mengaku telah berkoordinasi dengan BGN pusat guna mengevaluasi ulang seluruh data SPPG di Cilacap dan meminta agar titik yang terbukti fiktif segera dicoret dari daftar penerima anggaran.

“Kami tidak akan mentoleransi bentuk penyimpangan apa pun. Data harus bersih dan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. SPPG fiktif ini bukan hanya soal uang negara, tetapi juga masa depan anak-anak kita yang terganggu,” tegasnya.

Pihak kecamatan dan desa diminta ikut serta mengawasi serta melaporkan jika ada aktivitas SPPG yang mencurigakan di wilayahnya. Selain itu, Pemkab Cilacap membuka kanal pelaporan bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan serupa.

Peran BGN dan Masyarakat

Badan Gizi Nasional, selaku pelaksana program, belum memberikan keterangan resmi terkait temuan di Cilacap. Namun sejumlah sumber menyebut BGN tengah melakukan audit menyeluruh di sejumlah kabupaten/kota yang mengindikasikan selisih besar antara data administrasi dan kondisi riil. Masyarakat berharap kasus ini menjadi momentum untuk menata ulang sistem pendataan dan pengawasan agar program gizi benar-benar menyentuh sasaran, bukan sekadar catatan di atas kertas.