PM AJK Rathore Serukan Dialog untuk Akhiri Krisis JAAC

MUZAFFARABAD — Perdana Menteri Azad Jammu dan Kashmir (AJK) Faisal Mumtaz Rathore menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintahan baru AJK adalah menangani situasi yang ditimbulkan oleh gerakan Komite Aksi Rakyat Bersama (Joint Awami Action Committee/JAAC) yang telah dilarang pemerintah. Ia menegaskan bahwa dialog merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis yang tengah berlangsung di wilayah itu.

Berbicara di hadapan sejumlah jurnalis di Kashmir House, Rathore mengingatkan bahwa situasi di AJK saat ini berpotensi menjadi "alarming" atau mengkhawatirkan. Ia menyampaikan harapan agar krisis dapat mereda setelah pemerintahan baru terbentuk. Rathore menambahkan bahwa Partai Muslim Liga-Nawaz (PML-N) akan memikul tanggung jawab besar dalam upaya penyelesaian masalah ini.

Kronologi Krisis JAAC di AJK

Menunjuk pada tuntutan JAAC, Rathore menjelaskan bahwa meskipun komite tersebut memperjuangkan hak kepemilikan tanah, wilayah Poonch justru akhirnya kehilangan hak perwakilannya di parlemen regional. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu utama gelombang protes yang melanda wilayah bagian selatan AJK tersebut.

"Saya pernah berjanji kepada komite aksi bahwa empat kursi pengungsi akan dihapuskan, tetapi para pemimpinnya tidak menerima saran saya," kata Rathore. "Bahkan delapan kursi pun bisa dihapuskan, tetapi mereka tetap pada pendiriannya."

Rathore juga mengungkapkan kesediaannya untuk datang langsung ke Rawalakot, kota yang menjadi pusat gerakan protes, apabila JAAC memberikan sinyal. "Seandainya komite aksi memberi isyarat, saya pasti akan pergi ke Rawalakot," tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ruang komunikasi antara pemerintah dan komite sebenarnya masih terbuka.

Isu kursi pengungsi sendiri merupakan persoalan lama yang sensitif di AJK. Kursi tersebut dialokasikan bagi warga yang mengungsi dari wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki India, namun dinilai JAAC mengurangi proporsi perwakilan warga lokal seperti di Poonch dan Rawalakot. Penghapusan kursi pengungsi dianggap sebagai langkah kunci untuk memenuhi tuntutan keadilan representasi.

Dukungan terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Dalam kesempatan yang sama, perdana menteri AJK itu mendukung penuh proposal Ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP) Bilawal Bhutto-Zardari untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi (truth and reconciliation commission). Menurut Rathore, komisi semacam itu dapat memberikan jalan keluar bagi semua pemangku kepentingan dari krisis yang berkepanjangan, sekaligus menjadi wadah untuk mengungkap fakta-fakta di balik konflik.

JAAC Ditetapkan sebagai Organisasi Terlarang

Eskalasi konflik mencapai puncaknya pada 5 Juni, ketika pemerintah regional secara resmi menyatakan JAAC sebagai organisasi terlarang dan menempatkannya dalam Jadwal Pertama Undang-Undang Antiterorisme wilayah tersebut. Notifikasi yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri AJK menyebut kelompok itu "terlibat dalam aksi terorisme" dan bertindak dengan cara yang "merugikan perdamaian dan keamanan" negara.

Notifikasi itu juga menyatakan bahwa JAAC terlibat dalam "menciptakan kekacauan" di wilayah AJK. Status terlarang ini menjadi dasar hukum bagi aparat keamanan untuk membubarkan aksi-aksi komite dan menahan para penggeraknya. Sejumlah pengamat menilai keputusan ini justru memperkeruh suasana dan mendorong gerakan semakin radikal.

Keputusan pelarangan itu menuai respons beragam. Sejumlah pihak mendukung langkah tegas pemerintah demi menjaga ketertiban, sementara kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan kriminalisasi gerakan sosial. Hingga kini, status hukum JAAC masih menjadi salah satu isu yang akan dihadapi pemerintahan baru.

Timeline Perkembangan Krisis

1. Sejak awal 2026: JAAC menggelar aksi protes menuntut hak kepemilikan tanah dan penghapusan kursi pengungsi di parlemen AJK.
2. Puncak protes: Ribuan warga dari Poonch dan sekitarnya turun ke jalan menuntut perwakilan politik yang lebih adil.
3. 5 Juni: Departemen Dalam Negeri AJK menetapkan JAAC sebagai organisasi terlarang berdasarkan undang-undang antiterorisme.
4. Juli–Agustus: Proses pembentukan pemerintahan baru berjalan di tengah upaya penurunan ketegangan oleh pemerintah pusat.
5. Sabtu pekan ini: Rathore menyerukan dialog dan mendukung pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Kesimpulan

Seruan Rathore menandai pergeseran pendekatan dari konfrontasi menuju rekonsiliasi. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kesediaan JAAC untuk duduk di meja perundingan serta komitmen pemerintahan baru dalam mereformasi sistem perwakilan di AJK. Tanpa keduanya, krisis berpotensi berlarut dan mengancam stabilitas wilayah yang selama ini menjadi titik rawan di perbatasan India-Pakistan.