rangga-pradana
Kepolisian di Inggris dan Wales secara rutin gagal menyelidiki laporan penyebaran gambar intim tanpa izin, atau yang dulu dikenal sebagai "revenge porn". Temuan ini memicu pengajuan super-complaint — mekanisme pengaduan khusus — terhadap cara aparat menangani kejahatan berbasis gambar tersebut.
Sebuah riset yang dilakukan para pengacara mengumpulkan bukti dari 100 orang yang pernah melaporkan penyebaran foto dan video intim mereka secara daring tanpa persetujuan. Dari jumlah itu, banyak laporan yang diabaikan, diremehkan, atau bahkan tidak diakui sebagai tindak pidana oleh petugas yang menerima pengaduan.
Riset Berbasis Kesaksian 100 Korban
Para pengacara menyusun bukti dari kesaksian para korban yang mengaku mengalami perlakuan serupa. Kronologi yang mereka himpun menunjukkan pola berulang dalam penanganan kasus:
- Korban melaporkan penyebaran gambar intim ke kantor polisi setempat.
- Petugas menerima laporan, namun banyak yang kemudian menganggap kasus tersebut "bukan urusan pidana" atau "urusan pribadi".
- Laporan dibiarkan tanpa penyelidikan lanjutan, atau tersangkut tanpa perkembangan berarti.
- Korban akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum dan memilih diam.
Riset ini langsung memicu pengajuan super-complaint — sebuah mekanisme langka yang biasanya diajukan ketika ada dugaan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum. Pengajuan tersebut menyoroti bahwa gambar berbasis penyalahgunaan (image-based abuse) masih sering diabaikan atau tidak dikenali sebagai tindak kriminal.
"Polisi secara rutin gagal menyelidiki keluhan tentang penyebaran gambar intim tanpa izin," demikian bunyi temuan riset tersebut.
Konteks: Disebut Darurat Nasional
Temuan ini terasa ironis mengingat mantan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pernah menyebut kejahatan semacam ini sebagai darurat nasional. Pernyataan politik puncak tersebut tampaknya belum diterjemahkan menjadi praktik di lapangan, setidaknya menurut bukti yang terkumpul dari 100 korban.
| Aspek | Harapan Kebijakan | Kondisi di Lapangan |
|---|---|---|
| Pengakuan kasus | Diakui sebagai tindak pidana | Sering dianggap bukan pidana |
| Penyelidikan | Proses hukum berjalan | Banyak laporan tanpa tindak lanjut |
| Perlindungan korban | Prioritas utama | Korban acap diabaikan |
| Kesadaran aparat | Sejalan dengan label darurat nasional | Belum merata di seluruh kepolisian |
Perbedaan antara pernyataan kebijakan dan realitas di lapangan inilah yang menjadi inti pengaduan. Super-complaint memaksa aparat lebih tinggi untuk meninjau apakah ada kegagalan pola dalam cara kepolisian menangani laporan semacam ini.
Mengapa Ini Penting
Bagi korban, penyebaran gambar intim bukan sekadar pelanggaran privasi. Dampak psikologisnya bisa bertahan bertahun-tahun: kecemasan, depresi, dan rasa malu yang berkepanjangan. Ketika aparat gagal merespons, penderitaan itu berlipat ganda.
- 100 korban menjadi sumber bukti utama dalam riset ini.
- Super-complaint menjadi instrumen hukum untuk menekan perbaikan sistemik.
- Darurat nasional — label yang pernah dipakai pemerintah — kini diuji kesungguhannya.
Riset ini setidaknya membuka jalan agar kepolisian Inggris dan Wales meninjau ulang prosedur internal mereka. Pertanyaan besarnya: apakah label "darurat nasional" akan berujung pada perubahan nyata, atau tetap menjadi retorika?
Comments (0)