Politik Domestik, Bukan Migrasi, Jadi Ancaman Terbesar bagi Schengen

Brussels — Ancaman terbesar bagi kawasan bebas perbatasan Schengen bukanlah arus migrasi, melainkan politik domestik negara-negara anggota yang kini menggunakan kontrol perbatasan sebagai senjata politik. Kesimpulan itu mengemuka di tengah memanasnya ketegangan antara Spanyol dan Italia, ketika kebijakan-kebijakan UE yang dirancang untuk melonggarkan kontrol perbatasan internal tampak semakin tidak berdaya.

Kontrol perbatasan telah berubah menjadi alat politik yang diarahkan sesama negara anggota UE. Sementara itu, mekanisme Brussels untuk menjaga agar perbatasan internal tetap terbuka kian kehilangan efektivitasnya.

Kontrol Perbatasan Jadi Senjata Politik

Komisi Eropa selama ini menaruh kredibilitasnya pada perlindungan kawasan Schengen yang bebas kontrol perbatasan internal — salah satu pencapaian paling nyata dari integrasi Eropa. Strategi yang ditempuh mencakup penguatan perbatasan eksternal, perombakan undang-undang migrasi UE, hingga membayar rezim yang melanggar hak asasi manusia dengan dana besar agar mencegah orang-orang mencapai Eropa.

Namun, pendekatan lunak Komisi terhadap akuntabilitas negara anggota yang menutup perbatasan internal — sambil bersikap keras terhadap migrasi dan perbatasan eksternal atas nama melindungi Schengen — dinilai semakin kontraproduktif oleh sejumlah pengamat.

Situasi ini mencuat ke permukaan setelah Spanyol dan Italia memberlakukan pemeriksaan perbatasan internal secara timbal balik. Ketegangan itu berakar pada gelombang migrasi massal di Ceuta, enklave Spanyol di Afrika Utara, yang memicu sengketa diplomatik dan perdebatan legalitas di dalam UE.

"Ini tentang perbatasan eksternal yang aman dan terlindungi," kata juru bicara Komisi Eropa kepada wartawan pada Kamis (20 Agustus) ketika didesak menanggapi buntut pemeriksaan perbatasan timbal balik yang diberlakukan Spanyol dan Italia.

Jawaban singkat itu dinilai para pengamat gagal menyentuh akar persoalan: mengapa negara-negara anggota justru saling menutup perbatasan internal, sesuatu yang selama ini dianggap sebagai inti dari proyek Eropa yang paling konkret.

Berdasarkan aturan Schengen, kontrol perbatasan internal seharusnya bersifat sementara, luar biasa, dan proporsional — hanya boleh diberlakukan dalam keadaan tertentu seperti ancaman keamanan yang serius. Namun dalam praktiknya, sejumlah negara anggota terus memperpanjang kontrol tersebut selama bertahun-tahun, sementara Komisi Eropa nyaris tidak pernah mengambil langkah tegas untuk menghentikannya.

Migrasi Bukan Akar Masalah

Alih-alih berfokus pada migrasi, para analis menunjukkan bahwa dorongan untuk menutup perbatasan lebih sering lahir dari kalkulasi politik domestik. Beberapa faktor yang mendorong tren ini:

• Tekanan partai politik nasionalis yang menjadikan isu perbatasan sebagai komoditas elektoral.
• Pemerintahan yang ingin menunjukkan ketegasan kepada publik domestik tanpa menyelesaikan akar masalah migrasi.
• Ketidakpercayaan yang tumbuh antarsesama negara anggota terhadap kemampuan negara lain menegakkan aturan.
• Impunitas: tidak adanya sanksi nyata bagi negara yang melanggar semangat dan aturan Schengen.

Sejak krisis migrasi 2015, berbagai negara anggota berulang kali memberlakukan kontrol perbatasan internal dengan alasan keamanan. Namun, kritik terus bermunculan karena kontrol tersebut kerap diperpanjang tanpa dasar yang jelas, dan tidak pernah berujung pada sanksi dari Brussels.

Kontradiksi Kebijakan Brussels

Kontradiksi utama kebijakan UE terletak pada pilih kasihnya. Di satu sisi, Komisi Eropa bersikap tegas — bahkan tanpa kompromi — terhadap migran yang mencoba masuk secara ilegal, termasuk melalui kerja sama dengan rezim yang dikenal melanggar HAM. Di sisi lain, negara anggota yang menutup perbatasan internal jarang menghadapi konsekuensi berarti.

Pendekatan ganda ini justru mendorong negara-negara anggota semakin berani menggunakan kontrol perbatasan sebagai alat tawar-menawar politik. Selama tidak ada konsekuensi nyata, fenomena "perang perbatasan" antarnegara anggota akan terus berulang. Dan menurut para pengamat, itu adalah ancaman yang jauh lebih nyata bagi masa depan Schengen dibandingkan migrasi itu sendiri.

Ujian Kredibilitas Komisi Eropa

Pertanyaan besar yang kini menggantung: mampukah Brussels mengembalikan kredibilitasnya sebagai penjaga Schengen? Para diplomat di Brussels menyebut reformasi aturan Schengen yang sedang dibahas akan menjadi ujian sejauh mana UE serius melindungi kawasan bebas perbatasannya — atau justru membiarkan politik domestik menghancurkannya pelan-pelan dari dalam.

Jika tren ini berlanjut, masa depan Schengen tidak lagi ditentukan oleh seberapa ketat perbatasan eksternal dijaga, melainkan oleh seberapa berani UE menegakkan aturannya sendiri terhadap negara anggotanya. Tanpa keberanian itu, kawasan tanpa perbatasan yang menjadi simbol integrasi Eropa akan perlahan terkikis oleh kepentingan politik jangka pendek masing-masing negara.