Prabowo Ingin Gratiskan Kuliah PTN dari Uang Korupsi

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali mengusulkan gagasan besar di bidang pendidikan tinggi: membebaskan biaya kuliah di Perguruanuan Tinggi Negeri (PTN). Yang menarik, sumber pembiayaan yang dibayangkan bukan tambahan anggaran baru, melainkan uang hasil pemberantasan korupsi. Ide ini langsung memicu diskusi publik soal keberlanjutan dan kelayakan finansialnya.

Tahap Awal: Gagasan Muncul di Rapat Pimpinan

Rencana ini mulai mengemuka saat Presiden Prabowo menekankan bahwa negara harus berani memprioritaskan pendidikan tinggi sebagai investasi masa depan. Menurut dia, kekayaan negara yang selama ini bocor akibat korupsi seharusnya dikembalikan untuk rakyat, salah satunya lewat pendidikan gratis.

1. Prabowo mengusulkan pembebasan biaya kuliah di seluruh PTN sebagai bagian dari agenda pendidikan nasional.
2. Kebutuhan dana ditaksir mencapai Rp93,74 triliun untuk membiayai rencana tersebut secara penuh.
3. Sumber dana diarahkan dari uang sitaan korupsi hasil kerja Kejaksaan, KPK, dan aparat penegak hukum lain.
4. Pemerintah diminta menghitung ulang kecukupan anggaran sebelum kebijakan ini diluncurkan secara resmi.

Tahap Perhitungan: Berapa Uang Korupsi yang Benar-benar Ada?

Di sinilah titik kritisnya. Sepanjang beberapa tahun terakhir, negara memang berhasil menyita aset korupsi dalam jumlah fantastis, mulai dari tanah, bangunan, hingga rekening bank. Namun ada perbedaan besar antara uang hasil sitaan yang sudah masuk kas negara dan aset yang masih dalam proses peradilan.

"Uang korupsi memang harus dikembalikan kepada rakyat, tetapi besaran dana yang benar-benar tersedia perlu dihitung secara realistis sebelum dijanjikan untuk program sebesar ini."

Sebagai perbandingan, jika kebutuhannya Rp93,74 triliun, maka pemerintah harus memastikan adanya sumber dana yang stabil dan berulang, bukan hanya serapan satu tahun. Aset sitaan korupsi bersifat tidak menentu: besar pada tahun tertentu, kecil di tahun lain.

Tahap Implikasi: Siapa yang Paling Terdampak?

Bagi mahasiswa dan calon mahasiswa, gagasan ini terdengar sangat menjanjikan. Biaya kuliah di PTN selama ini masih menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Beasiswa bidikmisi dan program KIP Kuliah memang sudah membantu, tetapi cakupannya belum menyeluruh.

• Mahasiswa terbantu langsung karena tidak lagi memikirkan UKT dan biaya administrasi yang memberatkan.
• PTN berpotensi menerima lebih banyak mahasiswa dari daerah terpencil tanpa hambatan finansial.
• APBN tetap perlu pengaman karena uang sitaan korupsi tidak bisa diandalkan sebagai pemasukan rutin.
• Pemerintah mungkin perlu mencari sumber pendanaan alternatif jika dana sitaan tidak mencukupi.

Tahap Berikutnya: Langkah yang Diharapkan

Publik kini menunggu kejelasan teknis: apakah pembebasan biaya berlaku penuh atau bertahap, dan bagaimana mekanisme pemantauan penggunaan dana sitaan korupsi. Yang pasti, gagasan Prabowo ini menempatkan isu pendidikan tinggi gratis kembali ke pusat perhatian nasional.

Apakah uang korupsi cukup untuk mewujudkannya? Jawabannya bergantung pada seberapa besar negara berhasil menghimpun aset korupsi dan seberapa disiplin pemerintah merancang skema pembiayaan jangka panjang. Satu hal yang pasti: mahasiswa Indonesia kini punya alasan untuk berharap lebih.