Prabowo Pangkas Gede-gedean BUMN, dari 1.000 Sisa 250 Tahun Ini

Jakarta - Langkah besar dilakukan pemerintah dalam merestrukturisasi badan usaha milik negara. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemangkasan jumlah perusahaan pelat merah secara drastis pada tahun ini. Dari total lebih dari seribu BUMN, pemerintah menargetkan hanya menyisakan 250 entitas.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2026). Di hadapan para peserta, Prabowo memaparkan perkembangan program efisiensi BUMN yang telah berjalan.

Hingga saat ini, lebih dari 200 BUMN telah resmi ditutup oleh pemerintah. Angka ini menjadi fondasi menuju target akhir yang lebih ramping. Presiden Prabowo optimistis bahwa proses konsolidasi akan terus berlanjut hingga mencapai angka ideal sekitar 250 BUMN.

"Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada penutupan 200 badan usaha, melainkan akan terus memangkas hingga dua per tiga dari jumlah awal. Jika dihitung, pemangkasan dari sekitar 1.000 menjadi 250 BUMN berarti pengurangan hingga 75 persen dari total portofolio saat ini.

Belum ada rincian sektor atau nama-nama BUMN yang masuk dalam daftar penutupan berikutnya. Namun, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menciptakan BUMN yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing global. Restrukturisasi besar-besaran ini diproyeksikan mampu mengurangi beban anggaran negara serta memusatkan perhatian pada perusahaan strategis yang memiliki kinerja unggul.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo memang kerap menekankan perlunya reformasi total di tubuh BUMN. Ia menilai terlalu banyaknya jumlah BUMN justru membuat pengawasan menjadi lemah dan terjadi tumpang tindih bisnis. Dengan menyisakan 250 perusahaan, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan produktivitas.

Langkah ini juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi nasional. BUMN yang tersisa akan menjadi entitas yang lebih fokus pada bisnis inti, sehingga mampu menarik minat investor strategis. Pemerintah, melalui Kementerian BUMN, akan terus mengawal proses transisi ini agar tidak menimbulkan gejolak di sektor ketenagakerjaan maupun pasar.

Informasi dari laporan yang dihimpun media kami menyebutkan, tahap awal pemangkasan difokuskan pada BUMN yang sudah lama merugi dan memiliki kinerja di bawah standar. Proses penutupan meliputi likuidasi, merger, hingga pembubaran. Sementara itu, BUMN yang masih bertahan akan didorong untuk melakukan transformasi digital dan pengelolaan berbasis tata kelola yang baik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian BUMN mengenai jadwal pasti pencapaian angka 250 BUMN. Namun, arahan Presiden memberikan sinyal kuat bahwa target tersebut akan dikejar dalam waktu dekat. Masyarakat dan pelaku pasar kini menanti langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah dalam mewujudkan BUMN yang lebih ringkas dan berdaya saing tinggi.