Prabowo Sentil Penolak B50, Sebut Mereka Ambil Komisi Impor BBM

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyentil pihak-pihak yang selama ini disebut menolak implementasi bahan bakar minyak (BBM) campuran biodiesel 50% (B50). Dalam pidatonya di hadapan para pelaku industri sawit, Prabowo mengungkapkan bahwa penentangan terhadap kebijakan strategis itu diduga kuat terkait dengan praktik penerimaan komisi dari kegiatan impor BBM.

Kronologi Pernyataan Presiden

Pernyataan tersebut dilontarkan saat Prabowo membuka Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Jakarta, Rabu (12/4). Awalnya, Presiden memaparkan capaian hilirisasi sawit melalui program B35 yang telah menghemat devisa negara hingga Rp150 triliun per tahun. Namun, ia lantas beralih dengan nada serius menyinggung resistensi terhadap B50.

1. Pukul 10.00 WIB – Prabowo tiba di lokasi dan langsung menyapa peserta. Ia menyampaikan pentingnya kemandirian energi.
2. Pukul 10.30 WIB – Dalam pidato utama, ia mengklaim B35 sukses dan pemutakhiran ke B50 adalah keniscayaan untuk menekan impor solar.
3. Pukul 11.15 WIB – Secara blak-blakan, Presiden menyebut "ada pihak yang tidak senang karena mereka masih ambil komisi dari impor BBM."
4. Pukul 11.45 WIB – Prabowo meminta aparat penegak hukum menyelidiki skema komisi dalam rantai pasok BBM impor.

Pernyataan Lengkap yang Menghebohkan

"Saya tahu betul siapa yang selama ini menghalangi B50. Mereka bukan tidak paham teknologi, tapi karena mereka mendapat komisi dari setiap liter BBM yang diimpor. Ini sudah keterlaluan. Saya minta Kejaksaan Agung dan Polri untuk menelusuri jejaring ini," tegas Prabowo di hadapan peserta yang kemudian riuh bertepuk tangan.

Prabowo menekankan bahwa target B50 akan tetap berjalan sesuai rencana pada tahun 2027, sementara uji jalan B40 telah mencapai 90%. Ia menegaskan tidak akan mentolerir pihak yang mencoba menggagalkan program nasional demi keuntungan pribadi.

Konteks Program B50

Program B50 merupakan mandatori pencampuran 50% biodiesel berbasis sawit ke dalam solar, meningkat bertahap dari B35 yang saat ini berlaku. Kebijakan ini diyakini dapat memangkas impor solar hingga 20 juta kiloliter per tahun dan menghemat anggaran subsidi energi secara signifikan. Di sisi lain, industri sawit nasional diproyeksikan mendapat tambahan nilai tambah Rp200 triliun.

Namun, program ini menuai penolakan dari sejumlah pihak, terutama asosiasi pengusaha transportasi dan importir BBM, yang mengklaim B50 berpotensi merusak mesin kendaraan dan menambah biaya logistik. Studi independen yang dilakukan lembaga Petrosea dan Institut Teknologi Bandung, bagaimanapun, menyimpulkan bahwa mesin modern sudah kompatibel dengan campuran hingga B50.

Reaksi Publik dan Pengamat

Pernyataan Presiden langsung menjadi perbincangan di media sosial. Tagar #B50DemiKemanusiaan dan #KomisiBBM berjejak di Twitter. Pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menilai langkah Prabowo membongkar dugaan komisi impor BBM patut diapresiasi, tetapi harus diikuti tindakan nyata.

"Membuka tabir permainan komisi di balik impor BBM adalah langkah berani. Tapi perlu audit forensik di Kementerian ESDM dan Pertamina untuk membuktikannya," kata Komaidi. Ia menambahkan, implementasi B50 juga butuh kepastian pasokan sawit dan infrastruktur blending yang merata.

Tantangan Implementasi

Pemerintah menargekan B50 siap diimplementasikan pada kuartal IV 2027. Saat ini, uji jalan B40 dengan kendaraan niaga telah berjalan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Data Kementerian ESDM menunjukkan tingkat keberhasilan uji jalan mencapai 94% tanpa laporan kerusakan mesin berarti.

Berikut perbandingan dampak program biodiesel:

Langkah Hukum dan Politik

Menanggapi perintah Presiden, Jaksa Agung Budi Gunawan menyatakan telah membentuk tim penyelidikan gabungan. "Kami akan menelusuri aliran dana dari importir BBM sejak 2018 hingga sekarang," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Importir BBM Nasional membantah adanya komisi dan meminta klarifikasi langsung.

Di tengah panasnya isu ini, DPR berencana memanggil Menteri ESDM dan Pertamina untuk rapat dengar pendapat pekan depan. Fokus: progres B50 dan dugaan kartel impor BBM.