Purbaya Ramal Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 734 T, Setara 2,85% PDB

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan proyeksi terbaru mengenai kondisi fiskal Indonesia untuk tahun 2026. Berdasarkan outlook terkini, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan akan membengkak hingga mencapai Rp 734,3 triliun pada akhir tahun, atau setara dengan 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan target defisit yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.

Penyampaian data tersebut dilakukan oleh Purbaya saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada hari Selasa (7/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan kondisi terkini perekonomian dan posisi keuangan negara yang menjadi dasar revisi outlook defisit tersebut.

"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2025), seperti dilaporkan Warkini.com.

Meskipun outlook defisit ditetapkan pada level yang lebih tinggi, Purbaya tetap menunjukkan keyakinan bahwa realisasi defisit APBN 2026 masih memungkinkan untuk ditekan lebih rendah. Optimisme tersebut ditopang oleh berbagai upaya pengendalian belanja serta optimalisasi penerimaan negara yang akan terus digenjot sepanjang tahun anggaran.

Membengkaknya proyeksi defisit disebabkan oleh proyeksi belanja negara yang diprakirakan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu yang telah ditetapkan. Sementara itu, di sisi pendapatan, target penerimaan negara juga mengalami kenaikan menjadi Rp 3.208,1 triliun atau setara 101,7 persen dari asumsi sebelumnya. Meski penerimaan direvisi naik, dinamika belanja yang lebih agresif menjadikan celah defisit semakin melebar.

Kondisi fiskal tersebut tentu menjadi sorotan utama dalam perancangan kebijakan anggaran ke depan. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menyelaraskan strategi fiskal guna memastikan bahwa pembiayaan defisit tetap berada pada jalur yang berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro nasional.