Respons Pemadaman Bergilir, Waka MPR Tekankan Urgensi Transisi Energi

Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu terakhir menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menanggapi penjelasan yang disampaikan PLN bersama pemerintah soal penyebab gangguan tersebut yang berpangkal pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap ketahanan energi nasional yang masih sangat bergantung pada PLTU berbahan bakar batu bara.

Dalam keterangannya yang diterima media kami, Senin (22/6/2026), Eddy menyampaikan keprihatinannya atas ketergantungan sistem kelistrikan Indonesia pada satu jenis sumber energi. Menurutnya, pemadaman bergilir yang terjadi bukan sekadar masalah teknis, melainkan cermin dari kerentanan struktural yang membutuhkan perombakan mendasar dalam kebijakan energi.

"Kejadian pemadaman bergilir ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi menciptakan kerentanan sistemik yang harus segera diatasi," ujar Eddy.

Ia menjelaskan, saat salah satu PLTU besar mengalami gangguan, dampaknya langsung meluas ke jaringan distribusi dan mengganggu pasokan listrik bagi masyarakat serta aktivitas ekonomi. Situasi ini, kata dia, dapat dicegah apabila pemerintah dan pemangku kepentingan segara mempercepat transisi menuju bauran energi yang lebih beragam, andal, dan berkelanjutan.

Eddy menekankan urgensi untuk tidak menunda-nunda peralihan ke sumber energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi, dan air. Transisi ini, selain mengurangi risiko pemadaman akibat ketergantungan pada satu jenis pembangkit, juga selaras dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan menghadapi krisis iklim global. Ia pun mendorong agar regulasi dan insentif investasi di sektor energi bersih segera diperkuat agar target bauran energi terbarukan nasional bisa tercapai tanpa mengorbankan stabilitas pasokan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu meminta agar evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi dan pemeliharaan PLTU yang ada dilakukan secara transparan. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapat penjelasan rinci tentang kronologi gangguan, langkah perbaikan, dan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang. Di saat yang sama, perencanaan kenaikan kapasitas pembangkit berbasis energi bersih harus menjadi prioritas dalam revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa daerah dilaporkan memicu kerugian ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta sektor industri yang sangat bergantung pada kontinuitas listrik. Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat nyata bahwa ketahanan energi adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Eddy meminta semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun swasta, untuk duduk bersama merumuskan peta jalan transisi energi yang realistis dan terukur.

Dengan menjadikan pemadaman bergilir sebagai pelajaran berharga, Indonesia dinilai memiliki kesempatan untuk membangun sistem kelistrikan yang lebih modern, tangguh, dan ramah lingkungan. Laporan ini disusun berdasarkan keterangan yang diterima Warkini.com.