Satgas PRR Kawal 11.520 Program Pemulihan Permanen dalam 5 Klaster Prioritas

Jakarta – Warkini.com — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) siap mengawal 11.520 kegiatan pemulihan permanen pascabencana yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh kegiatan yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2028 itu membutuhkan pendanaan indikatif mencapai Rp100,166 triliun. Program masif ini merupakan implementasi dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026–2028, yang menjadi peta jalan pemulihan permanen bagi 53 kabupaten/kota terdampak bencana.

Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen diarahkan untuk membangun kembali kawasan terdampak agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

Untuk memastikan arah pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran, pemerintah menetapkan lima klaster prioritas yang akan menjadi fokus utama pekerjaan Satgas PRR hingga tiga tahun ke depan. Kelima fokus besar itu mencakup pemulihan permukiman, pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sosial, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola lintas sektor.

Klaster pertama, pemulihan permukiman, bertujuan membangun kembali hunian tetap yang tahan gempa, banjir, dan cuaca ekstrem sekaligus menata kawasan permukiman agar lebih terencana. Kedua, pembangunan infrastruktur difokuskan pada pemulihan jalan, jembatan, prasarana air bersih, dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana sehingga konektivitas antarkawasan dapat kembali normal.

Rehabilitasi sosial menjadi klaster ketiga, dengan program pemulihan trauma, normalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi para penyintas, terutama kelompok rentan. Keempat, pemulihan ekonomi diarahkan untuk membangkitkan kembali usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perikanan, serta mata pencaharian alternatif agar masyarakat dapat kembali produktif dan mandiri.

Kelima, penguatan tata kelola lintas sektor yang memastikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, dunia usaha, dan komunitas masyarakat sipil. Koordinasi yang solid diyakini akan mempercepat realisasi 11.520 kegiatan sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan dana.

Dengan komitmen lintas sektor dan prinsip membangun lebih baik, Satgas PRR menargetkan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dapat selesai tepat waktu sehingga kawasan terdampak bencana di Sumatera menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.