Makassar — Wali Kota Tekan OPD: Akuntabilitas Jangan Cuma Formalitas

Hayo ngaku, siapa di sini yang kalau dengar kata "birokrasi" langsung kebayang tumpukan kertas, stempel basah, dan meeting yang itu-itu aja? Nah, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kayaknya nggak mau anak buahnya terjebak di vibe zaman batu itu. Di hadapan seluruh kepala OPD, camat, dan sekretaris yang hadir di Hotel Claro, Senin (6/7/2026), ia menekankan satu hal: SAKIP itu bukan sekadar "tugas sekolah" yang penting dikumpulin, tapi GPS buat memastikan pemerintahan jalan ke arah yang benar.

Melalui Bimbingan Teknis SAKIP 2026 yang digelar Inspektorat, Munafri ingin mematahkan stigma bahwa akuntabilitas kinerja cuma buat hiasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Spoiler alert: nilai SAKIP Makassar ternyata lagi turun, bestie! Ini bukan waktunya saling tunjuk, tapi momen buat reality check bareng-bareng.

SAKIP Itu Bukan Cuma "Tugas Admin", Gaes!

Di era di mana netizen bisa nge-fact check pemerintah dalam hitungan detik lewat TikTok atau X, bermain cantik di atas kertas udah bukan strategi jitu. Munafri menegaskan, setiap kebijakan dan anggaran yang digelontorkan harus berbuah dampak yang nyata buat warga. Bukan cuma sekadar terserap, tapi benar-benar dirasakan.

"Perencanaan yang baik itu fondasi. Kalau fondasinya keropos, ya jangan heran kalau programnya tumpang tindih atau malah zonk di lapangan," kira-kira begitu inti pesannya. Ia minta seluruh OPD memastikan bahwa sinergi antarlembaga bukan cuma jadi jargon di slide presentasi, tapi benar-benar terjadi demi menghindari program yang tabrakan. Bayangin, masa iya satu jalan dikerjain tiga dinas berbeda tanpa koordinasi? Overlapping banget, kan?

Nilai Jeblok? Waktunya Evaluasi Total, Bukan Panic Button!

Pengakuan bahwa nilai SAKIP Makassar merosot menjadi highlight yang bikin suasana Bimtek sedikit lebih "panas". Tapi alih-alih panik, Munafri mengajak ini jadi bahan bakar untuk berbenah. Ini bukan soal cari kambing hitam, tapi soal membangun sistem kerja yang bisa menghasilkan bukti kinerja berkualitas.

"Pemerintah harus mampu menjelaskan setiap kebijakan kepada masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi opini negatif yang berkembang di ruang publik," tegas Munafri, menyentil pentingnya komunikasi di era digital.

Poin ini relate banget sama keseharian kita. Pemerintah sering kena bad rep karena lambat merespons atau kurang transparan. Di zaman sekarang, kalau kebijakan nggak dikomunikasikan dengan baik lewat platform yang tepat, siap-siap aja jadi bulan-bulanan meme atau thread viral bernada negatif. Wali Kota ingin jajarannya melek digital, bukan gagap teknologi.

Kunci Jawaban: Jangan Takut Konsultasi!

Salah satu takeaway paling menarik dari arahan ini adalah dorongan agar OPD tidak "main kucing-kucingan" dengan Inspektorat. Munafri justru meminta Inspektorat sebagai APIP untuk merangkul, bukan cuma mengawasi dengan tatapan galak. Ada kendala regulasi? Bingung dengan teknis pelaksanaan? Daripada dipendam dan nanti meledak jadi temuan, mending langsung konsultasi aja.

Ini adalah sinyal positif untuk memutus rantai budaya "takut salah" yang bikin inovasi mandek. Dengan pendampingan yang humanis, diharapkan OPD bisa lebih berani mengeksekusi program yang berdampak, karena tahu ada support system di belakangnya. Yang penting semua keputusan berbasis aturan dan fakta, bukan feeling atau pesanan.

Jadi intinya, Pak Wali Kota minta kita semua naik kelas: dari yang kerja cuma biar "aman secara administrasi", menjadi tim yang benar-benar punya impact buat rakyat Makassar. Let's go, Makassar bisa lebih accountable!